Jokowi 'Sulap' 203 Bendungan jadi PLTA, PLN: Nanti Tarif Listrik Jadi Murah

Jakarta – WARA,

PT PLN (Persero) memprediksi tarif listrik akan lebih murah, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengoptimalkan 203 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Direktur Konstruksi dan Energi Terbarukan PLN, Nasri Sebayang, mengatakan biaya pemeliharaan PLTA jauh lebih murah dibandingkan pembangkit lain yang ada di indonesia saat ini yang bertenaga gas, batu bara, atau minyak.

"Nantinya masyarakat akan dapat listrik jauh lebih murah dari yang sekarang. Bahkan mungkin tanpa perlu disubsidi pemerintah karena PLTA itu biaya pemeliharaan per kwh adalah yang paling rendah dibandingkan pembangkit yang lain," katanya di kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014).

Maka dari itu ia menyambut baik rencana ini. Selain tarif yang lebih murah, adanya PLTA juga membuat ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil bisa berkurang.

"PLTA bendungan ini upaya nyata untuk mengoptimalkan fungsi bendungan. Untuk listrik sendiri ini bagus sekali untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan memperbaiki tarif listrik ke masyarakat," jelasnya.

Meski demikian, Nasri, memperkirakan rencana ini banyak tantangannya. Mulai dari perizinan hingga lingkungan. Semua hambatan ini harus bisa diterjang demi kepentingan masyarakat luas.

"Tentu ada tantangan dan hambatan, juga sangat besar. Antara lain perizinan, lingkungan dan sosial. Tapi di mana ada tantangan pasti di situ ada peluang. Upaya ini akan memberi buah yang manis," jelasnya.

Seperti apa rencana Jokowi untuk menyulap bendungan di Indonesia yang jumlahnya ratusan ini? (detik.com)

Pengamat Politik Undip Sebut Pemerintahan Jokowi-JK 'Tinggalkan' DPR

Ilustrasi

Semarang – WARA,

Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai dalam masa awal, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah menciptakan kelemahan untuk dirinya sendiri.

Kelemahan pemerintahan Jokowi mencuat terkait hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah dan DPR.

Padahal, keharmonisan antara pemerintah dan DPR itu penting untuk memperlancar kinerja pemerintahan.

“Begini, saya melihat kelemahan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada awal ini banyak ‘meninggalkan’ DPR. Akhirnya hubungan pemerintah dan DPR cenderung kurang harmonis,” katanya dilansir Antara, Kamis (27/11/2014).

Menurut dia, pemerintah selaku eksekutif dalam menjalankan setiap kebijakan semestinya memang terus berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Akan tetapi, pengajar FISIP Undip tersebut menilai selama ini pemerintahan Presiden Jokowi cenderung langsung melakukan action kebijakan tanpa berkonsultasi dengan DPR baik sebelum maupun sesudahnya.

“Sebagai contoh kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak , kemudian kebijakan peluncuran tiga kartu sakti. Semuanya kan menunjukkan pemerintah langsung action,” tukasnya.

Pada era pemerintahan sebelumnya, kata dia, biasanya pemerintah melakukan koordinasi dengan DPR dalam menjalankan kebijakan, seperti kebijakan kenaikan harga BBM yang pernah terjadi sebelumnya.

“Pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menaikkan harga BBM. Namun, begitu harga BBM dinaikkan, pemerintah kan langsung berkonsultasi dengan DPR,” ungkapnya.

Kalau pemerintah tidak intens berkomunikasi dengan DPR dalam setiap kebijakan yang dijalankan, kata dia, wajar jika kemudian DPR mengajukan interpelasi untuk mengklarifikasi kebijakan tersebut.

“Seperti usulan interpelasi atas kebijakan menaikkan harga BBM. Saya menilainya tidak lebih dari keinginan DPR sebagai wakil rakyat untuk mengklarifikasi, tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh,” katanya.

Bahkan, kata dia, DPR bisa saja selalu mempertanyakan setiap kebijakan pemerintah selama hubungan presiden, atau pemerintah selaku eksekutif dengan legislatif masih terus dinamis seperti sekarang.

“Ya, semestinya relasi antara eksekutif dan legislatif harus berjalan harmonis. Presiden kan tidak harus langsung berkonsultasi ke DPR, melainkan bisa melalui menteri-menterinya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi untuk mengajak memperbaiki hubungan antara eksekutif dan legislatif yang akhir-akhir ini kurang harmonis.

Politikus Golkar itu mengatakan hubungan antara DPR dan pihak eksekutif yang kurang harmonis merugikan rakyat, padahal pemerintah diberi amanah oleh rakyat untuk melaksanakan pembangunan dan DPR mengawasi.

Pembangunan akan berjalan dengan baik jika kedua lembaga berjalan bersama-sama, dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau pemerintah kuat, pembangunan akan berjalan lancar, kata Setya Novanto.

“Presiden Jokowi menyambut baik keinginan saya,” ujarnya. (Bisnis.com)

Politisi Gerindra : Sering Berseteru, DPR Belum Hasilkan Apa-apa Selama 2 Bulan Masa Kerjanya

Ketua DPR RI Setya Novanto (tengah) bergandengan tangan bersama sejumlah ketua fraksi DPR RI usai penandatanganan kesepakatan damai antara KMP dan KIH di gedung nusantara IV, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Jakarta – WARA,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai belum bekerja apa-apa selama hampir dua bulan masa kerjanya. Sejak dilantik, 1 Oktober 2014, DPR hanya bertengkar dan berseteru untuk merebut jabatan.

Hal ini dikatakan oleh politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat dalam diskusi bulanan Gerakan Integritas Nasional (GIN), di Newseum Cafe, Jakarta, Kamis (27/11). Diskusi bulanan ini bertema “Mencari Peran DPR yang Ideal dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”.

“Dua bulan ini kita berseteru saja. Kita belum berbuat apa-apa, terutama terkait fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan,” ujar Martin dalam diskusi tersebut.

Martin mencontohkan keberadaannya di Komisi III DPR RI, yang selalu gagal rapat, karena yang hadir hanya lima fraksi. Sementara lima komisi lainnya tidak hadir.

“Kita juga sudah undang beberapa kementerian dan Kapolri, tetapi tidak hadir,” tandasnya.

Dia mengakui, kegiatan-kegiatan DPR belum bisa diharapkan. Ke depan, Martin berharap agar DPR segera duduk bersama, sehingga bisa membicarakan persoalan bangsa dan masyarakat Indonesia.

“DPR harus bersama. Kalau ke depan separuh-separuh begini terus, tidak selesai tugas DPR,” pungkasnya. (SP)

PBB: ISIS Dapatkan $ 45 Juta Uang Tebusan

Presiden AS Barack Obama memerintahkan peninjauan bagaimana AS mesti merespon jika warga AS disandera di luar negeri, mengingat terjadinya pemenggalan warga AS oleh militan ISIS belum lama ini.

Demonstran pro-ISIS di Mosul, 360 kilometer sebelah barat laut Baghdad (Foto: dok).

Kelompok ISIS yang menguasai wilayah amat luas di Suriah dan Iraq menerima antara $35 hingga $45 juta dalam bentuk pembayaran uang tebusan dalam setahun belakangan ini, demikian dikatakan hari Senin (24/11), oleh Yotsna Lalji, pakar PBB untuk pengawasan sanksi terhadap al-Qaida.

Selanjutnya, Lalji menyampaikan kepada Komisi Kontra-Terorisme DK PBB, sekitar $120 juta uang tebusan telah dibayarkan kepada kelompok-kelompok teroris antara tahun 2004 dan 2012.

Penculikan untuk uang tebusan "terus berkembang," ujar Lalji, sebagaimana didemonstrasikan ISIS dari uang yang berhasil mereka peroleh. Dia menambahkan, dalam tahun-tahun belakangan ini, al-Qaida dan afiliasi-afiliasinya telah menjadikan penculikan sebagai "pusat taktik al-Qaida dalam menghasilkan pendapatan."

Pekan lalu, Presiden AS Barack Obama memerintahkan peninjauan bagaimana AS mesti merespon jika warga AS disandera di luar negeri, mengingat terjadinya pemenggalan warga AS oleh militan ISIS belum lama ini.

Tetapi, peninjauan tersebut tidak akan mengubah kebijakan lama AS yang menolak pembayaran uang tebusan, seperti yang dilakukan oleh banyak negara.

Kebijakan Baru Pemerintahan Jokowi: Resepsi Nikah Pejabat Dilarang Undang Lebih 400 Tamu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

Jakarta - WARA,

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa pejabat di tingkat pusat dan daerah dilarang menggelar pesta berlebihan mulai 1 Januari 2015.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

“Mulai 1 Januari 2015, pejabat pusat dan daerah kalau mau gelar resepsi pernikahan atau pesta undangannya enggak boleh lebih dari 400 undangan,” kata Yuddy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Yuddy menjelaskan, dari 400 undangan yang disebar, tamu undangan yang hadir juga diatur tak boleh lebih dari 1.000 orang. Kebijakan ini, kata dia, merupakan cermin dari kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, kata Yuddy, dalam Surat Edaran tersebut juga diatur bahwa resepsi pernikahan atau kegiatan sejenis dilarang digelar di tempat yang mewah.  Hal ini dianggap Yuddy merupakan terobosan agar haya hidup sederhana dapat dicontoh pemerintah dan diikuti oleh masyarakat.

“Harus diselenggarakan di tempat yang pantas, enggak usah mewah, enggak usah di hotel bintang lima, banyak karangan bunga, bikin macet, dan itu memunculkan psikologi kesenjangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, aturan ini juga berlaku untuk para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota Indonesia.

Yuddy yakin kebijakan itu akan didukung khususnya oleh Presiden.

“Termasuk presiden dan wakil presiden. Bapak presiden juga kalau mau nikahin putrinya, ya begitu,” pungkas politisi Partai Hanura.  (TRIBUNNEWS.COM)