Akademisi dan Tokoh Masyarakat Desak MPR Hentikan Sosialisasi Konsep 4 Pilar
Yogyakart - Warta Nusantara
– Akademisi dan tokoh masyarakat mendesak agar MPR, DPR dan Pemerintah
menghentikan penggunaan istilah 4 pilar kebangsaan yang didalamnya
memasukkan pancasila sebagai salah satu pilar. Pasalnya penggunaan
istilah ‘pilar’ tersebut hanya berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa
Indonesia, tidak didasarkan pada hasil kajian ilmiah epistemologis,
yuridis dan ideologis. Hal itu mengemuka dalam pertemuan puluhan pakar
yang melakukan Kajian Ilmiah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara di kampus UGM sabtu (14/9) lalu. Hadir dalam
diskusi tersebut, Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM Prof. Sudjito,
Guru Besar Filsafat UGM Prof. Kaelan, Pengamat Pendidikan Prof.
Darmaningtyas, KH. Abdul Muhaimin , Ketua MPR Sidarto Danusubrata,
Prof. Syafii Maarif, Prof. Wuryadi dan Peneliti CSIS Harry Tjan
Silalahi.
Kaelan mengatakan penggunaan pancasila dalam 4 pilar seperti memutarbalikkan kedudukan Pancasila yang seharusnya tidak sejajar melainkan berada di atas UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Menurutnya Pancasila sebagai dasar negara sebagai sumber segala sumber nilai yang dibawahnya ada Pembukkan UUD 1945 dan UUD 1945 sebagai sumber normatif. Adapun NKRI sebagai praksis dan bhineka tungal ika sebagai simbol kesatuan bangsa. “Jadi tidak relevan penggunaan pancasila sebagai pilar hanya menggunakan alasan bahasa,” ujarnya.
Kajian linguistik penggunaan kata 4 pilar kebangsaan, kata Kaelan, justru akan mengganggu eksistensi pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi regulatif atau tolak ukur untuk menguji suatu hukum positif. Selain itu, Pancasila juga digunakan sebagai fungsi konstitusi. “Karenanya masalah nomenklatur ini perlu diklarifikasi,” ujarnya.
Diakui Kaelan, penggunaan istilah 4 pilar kebangsaan telah mendapatkan penolakan dari kalangan akademisi dan sebagian kelompok masyarakat namun terus disosialisasikan. Di khawatir, apabila terus dilakukan akan terjadi persoalan ideologis dalam penguatan ide, gejolak politis dan ketidakpercayaan publik. “Jika diteruskan maka nantinya hukum kehilangan makna. Ada kekacauan ilmiah, kasihan generasi kita yang kini sedang belajar pancasila,” tuturnya.
Saffi Maarif punya pendapat lain. Meski penggunaan istilah 4 pilar kebangsaan ini perlu diluruskan kembali, namun dia mengapresiasi MPR yang telah menguatkan kembali peran pancasila di tengah masyarakat. “MPR perlu diapresiasi. Saat orang sudah tidak care pada Pancasila, mereka dengungkan. Tapi Kamus Besar Bahasa Indonesia saja tidak cukup dalam penggunaan kata 4 pilar,” katanya.
Menurut tokoh dari ormas islam ini, baginya Pancasila sudah final. Namun demikian, ia mengkritisi pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sering tidak dilaksanakan. “Antara kata dan laku tidak konsisten. Selalu saja ada pertarungan idealisme dan praksisme yang terjadi sejak proklamasi hingga saat ini,” imbuhnya.
Menanggapi desakan pakar dan tokoh masyarakat tersebut, ketua MPR RI Sidarto Danusubrata, mengatakan dirinya secara pribadi menerima masukan tersebut bahkan akan mengoreksi penggunaan istilah 4 pilar. Namun demikian, menurutnya pelurusan kembali istilah tersebut harus mendapat persetujuan pimpinan fraksi lain di DPR dan MPR. “Di belakang saya ada kekuatan politik. Empat pilar muncul dari kesepakatan semua fraksi. Semua masukan, dibawa dalam rapat pimpinan fraksi yang melahirkan ini semua,” katanya.
Dia menerangkan penggunaan istilah 4 pilar didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penempatan posisi pancasila ke dalam konsep 4 pilar sama sekali bukan tindakan untuk mereduksi Pancasila tapi upaya antisipatif atas situasi yang berkembang pasca reformasi. “Kondisi yang bisa dideskripsikan sebagai kevakuman ideologi,” ujarnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
Kaelan mengatakan penggunaan pancasila dalam 4 pilar seperti memutarbalikkan kedudukan Pancasila yang seharusnya tidak sejajar melainkan berada di atas UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Menurutnya Pancasila sebagai dasar negara sebagai sumber segala sumber nilai yang dibawahnya ada Pembukkan UUD 1945 dan UUD 1945 sebagai sumber normatif. Adapun NKRI sebagai praksis dan bhineka tungal ika sebagai simbol kesatuan bangsa. “Jadi tidak relevan penggunaan pancasila sebagai pilar hanya menggunakan alasan bahasa,” ujarnya.
Kajian linguistik penggunaan kata 4 pilar kebangsaan, kata Kaelan, justru akan mengganggu eksistensi pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi regulatif atau tolak ukur untuk menguji suatu hukum positif. Selain itu, Pancasila juga digunakan sebagai fungsi konstitusi. “Karenanya masalah nomenklatur ini perlu diklarifikasi,” ujarnya.
Diakui Kaelan, penggunaan istilah 4 pilar kebangsaan telah mendapatkan penolakan dari kalangan akademisi dan sebagian kelompok masyarakat namun terus disosialisasikan. Di khawatir, apabila terus dilakukan akan terjadi persoalan ideologis dalam penguatan ide, gejolak politis dan ketidakpercayaan publik. “Jika diteruskan maka nantinya hukum kehilangan makna. Ada kekacauan ilmiah, kasihan generasi kita yang kini sedang belajar pancasila,” tuturnya.
Saffi Maarif punya pendapat lain. Meski penggunaan istilah 4 pilar kebangsaan ini perlu diluruskan kembali, namun dia mengapresiasi MPR yang telah menguatkan kembali peran pancasila di tengah masyarakat. “MPR perlu diapresiasi. Saat orang sudah tidak care pada Pancasila, mereka dengungkan. Tapi Kamus Besar Bahasa Indonesia saja tidak cukup dalam penggunaan kata 4 pilar,” katanya.
Menurut tokoh dari ormas islam ini, baginya Pancasila sudah final. Namun demikian, ia mengkritisi pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sering tidak dilaksanakan. “Antara kata dan laku tidak konsisten. Selalu saja ada pertarungan idealisme dan praksisme yang terjadi sejak proklamasi hingga saat ini,” imbuhnya.
Menanggapi desakan pakar dan tokoh masyarakat tersebut, ketua MPR RI Sidarto Danusubrata, mengatakan dirinya secara pribadi menerima masukan tersebut bahkan akan mengoreksi penggunaan istilah 4 pilar. Namun demikian, menurutnya pelurusan kembali istilah tersebut harus mendapat persetujuan pimpinan fraksi lain di DPR dan MPR. “Di belakang saya ada kekuatan politik. Empat pilar muncul dari kesepakatan semua fraksi. Semua masukan, dibawa dalam rapat pimpinan fraksi yang melahirkan ini semua,” katanya.
Dia menerangkan penggunaan istilah 4 pilar didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penempatan posisi pancasila ke dalam konsep 4 pilar sama sekali bukan tindakan untuk mereduksi Pancasila tapi upaya antisipatif atas situasi yang berkembang pasca reformasi. “Kondisi yang bisa dideskripsikan sebagai kevakuman ideologi,” ujarnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
Anas Dirikan Ormas Pergerakan Indonesia, Ini Lambangnya
Lambang Ormas PPI
Jakarta - Warta Nusantara - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mendirikan ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Ormas tersebut akan dideklarasikan sendiri oleh Anas di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur.
"Besok pagi akan ada peresmian ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia pukul 09.30 WIB di rumah Mas Anas," ujar Tridianto, mantan Ketua DPC PD Cilacap yang merupakan loyalis Anas Urbaningrum saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (14/9/2013).
Tridianto mengatakan, acara deklarasi tersebut akan dihadiri oleh beberapa tokoh, termasuk tokoh partai politik.
"Besok akan dihadiri Pak Akbar Tandjung, ada juga Din Syamsudin dan beberapa tokoh lainnya," katanya.
Pembentukan ormas tersebut, dikatakan Tridanto sebagai wadah aspirasi bagi loyalis Anas pasca keluarnya Anas dari PD.
"Besok itu peresmian rumah pergerakan. Ormas ini untuk mewadahi loyalis Anas pasca Anas keluar dari Demokrat," katanya.
Ekonom dan Teknolog Agar Mengawal Proses Politik
Wakil Presiden Boediono berjabat tangan erat dengan Presiden RI ke-3 BJ Habibie.
Kalimantan-Warta Nusantara : Techno-economic system atau sistem tekno-ekonomi adalah sub sistem dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosio politik. Apapun yang dilakukan untuk memantapkan suatu subsistem akan sia-sia, jika sistem yang lebih besar masih kacau. Dalam kondisi seperti ini, aturan main yang lebih besar akan menentukan keberhasilan suatu sistem.Untuk itu, kalangan ekonom dan teknolog harus turut serta mengawal proses politik yang terjadi agar dapat menciptakan aturan main yang mendasar. "Kalau tidak kita kawal, aturannya bisa aneh-aneh. Dan saya yakin para wakil rakyat akan menyambut baik upaya ini,"ujar Wakil Presiden Boediono ketika memberikan sambutan pada acara Presidential Lecture 2013 Presiden RI ke-3 BJ Habibie di Gedung Smesco Jakarta, Sabtu 7 September 2013.
Kepedulian kita untuk mengawal, kata Wapres, dengan meletakkan basis aturan main yang pas, dan akan menjadi tanggungjawab bersama. Ia juga mengajak para alumni program Habibie yang hadir pada acara tersebut untuk memberikan kontribusi dengan membangun aturan dasar. "Dorong calon-calon yang terbaik, jangan sampai pilihan kita yang itu-itu saja," pesan Wapres.
Wapres memulai sambutannya dengan menjelaskan tentang kondisi antara ekonom dan teknolog pada dekade 1990-an. "Tahun 1990an, waktu itu mencuat dikotomi antara ekonom dan teknolog. Di antara tokoh-tokoh tidak ada kontradiksi yang besar. Tetapi di luaran, terjadi dikotomi antara konsepsi pembangunan dari ekonom dan teknolog," ujar Wapres menjelaskan.
Setelah meniti pengalaman di pemerintah selama lebih dari 30 tahun, Wapres yang merupakan seorang ekonom, barulah mengerti mengapa terjadi dikotomi antara ekonom dan teknolog. "Karena konsep mengenai pembangunan tidak kita lihat secara utuh," ucap Wapres.
Sebenarnya, dikatakan Wapres, ekonomi dan teknologi itu adalah satu, yang dijalankan dengan konsisten dan harus bisa memberikan manfaat. "Dalam kondisi seperti itu disebut sistem tekno-ekonomi. Disitu ada kaitan yang erat sekali," kata Wapres.
Dalam pandangan Wapres, ekonom yang paling jernih menilai konsep teknologi dan ekonomi adalah Joseph Schumpeter, seorang ekonom di abad ke-20. Ia pun menyitir pendapat Schumpeter, yaitu tentang proses kemajuan suatu bangsa, dimana proses pembangunan terjadi melalui dua jalur utama yang berinteraksi. "Yang pertama adalah jalur invensi atau penemuan, dan menjadi inovasi yang sudah diterapkan, dan memerlukan entrepreneur,"ucap Wapres. Entrepreneur, tambahnya, adalah pelaku yang dapat menerjemahkan invensi dan inovasi, sehingga dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jalur kedua dijelaskan Wapres adalah adanya creative destructive atau pembinasaan yang kreatif. "Adanya pergantian dari pelaku karena ada penemuan-penemuan baru dan pelaku yang lebih produktif dengan inovasi baru," ucap Wapres. Ia menggarisbawahi semua unsur di dalam dua jalur ini harus berinteraksi, jika salah satu tidak berjalan akan terjadi penyumbatan.
Dalam kondisi seperti ini, akan terlihat kaitan yang erat antara ekonomi dan teknologi. "Kalau masing-masing ngotot, kemajuan tidak akan terjadi," ujar Wapres. Untuk itu, ia berharap agar ekonom dan teknolog berpandangan secara utuh agar satu dan lainnya saling membantu.
Konsep Schumpeter adalah proses pasar atau dinamika ekonomi pasar. Ada juga negara yang menggunakan sistem yang berbeda, yaitu melalui perencanaan sentral, seperti yang diterapkan oleh Cina dan Uni Soviet. "Disana proes inovasi hingga diterjemahkan menjadi bagian kehidupan sehari-hari dan pelakunya ditentukan negara bukan oleh proses pasar," ucap Wapres.
Dalm pandangan Wapres, di antara kedua pola tadi, setiap pola mempunyai kelebihan dan kekurangan. "Kebanyakan negara sekarang meramu dua sistem dasar tadi untuk digabungkan sesuai dengan kondisi di Negara masing-masing,"ujar Wapres.
Tetapi pada kenyataannya, banyak negara-negara yang tidak berhasil melakukan proses penggabungan kedua pola tersebut. "Jumlahnya banyak gagal dibanding yang berhasil. Mix system ini dicoba oleh banyak negara, tetapi elemennya sulit untuk diramu,"ujar Wapres.
Wapres menguraikan elemen penting yang harus dipenuhi oleh suatu negara jika ingin memilih proses pasar dalam pembangunan dan menuai keberhasilan, yaitu legal framework atau kerangka aturan hukum, sistem ekonomi yang membolehkan creative destruction, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. "Apaupun legal framework yang ada atau system yang digunakan, kalau pelakunya memble tidak akan jalan," tegas Wapres.
Dalam sistem perencanaan sentral, Wapres pun menyebut tiga elemen penting, yaitu sistem politik yang tidak mudah goyah dan mempunyai kewenangan jangka panjang; dana yang cukup, karena semua dibebankan kepada negara untuk melaksanakan rencana besar, karena peran swasta sangat; dan sumber daya manusia yang berkualitas.
Dalam system gabungan (mix system) tadi, sebagai unsur penting adalah SDM. "Pilihan manapun SDM yang berkualitas adalah kuncinya, necessary condition," ujar Wapres. Dan dicari pula perimbangan yang pas antara peran negara dan masyarakat.
Salah satu upaya mencari peran yang pas adalah dengan mempelajari proses sosial, ekonomi dan politik dari negara itu sendiri, bukan hanya membuat cetak biru pembangunan dari belakang meja. "Jangan sampai kita tidak mempelajari pemahaman dari sejarah," ujar Wapres.
Presidential Lecture 2013 yang disampaikan oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie mengambil tema Pemanfaatan Iptek untuk Kemandirian dan Kemajuan Bangsa diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE). Tampak hadir mendampingi Wapres, Ketua DPR Marzuki Ali, Menteri Pertanian Suswono, penggagas IABIE Wardiman Djojonegoro, dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori.
IABIE didirikan pada 2 Agustus 2013, dan kegiatan Presidential Lecture ini merupakan kegiatan yang pertama. Anggota dari IABIE adalah mereka yang pernah belajar di luar negeri mulai dari program S1 hingga S3 melalui program beasiswa seperti STAIN, BPPT, IPTN, PAL pada tahun 1982-1996. Mereka tersebar di Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Prancis, Kanada, dan Jepang. Tidak kurang dari 4.000 alumni kini bekerja di berbagai instansi pemerintah, swasta, legislatif, bahkan ada yang bekerja di luar negeri.
Rizal Ramli: Sengman, Beking Finansial SBY
Rizal Ramli | KOMPAS.com/Indra Akuntono
Jakarta- Warta Nusantara : Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengaku heran dengan bantahan pihak Istana terkait sosok Sengman. Padahal, menurut Rizal, Sengman sudah dikenal dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu penyokong finansialnya saat terjun ke dunia politik.
"Sengman ini businessman yang pertama kali menyumbang SBY masuk politik. Jadi deket banget. Masa istana membantah," ujar Rizal di Kompleks Parlemen, Jumat (31/8/2013).
Rizal pun mengaku kenal dengan Sengman. Sengman, lanjut Rizal, adalah seorang pengusaha asal Sumatera Selatan.
"Ini orang jadi beking SBY pertama kali secara finansial," imbuhnya.
Rizal pun menganalogikan adanya istana hitam dan putih di sekitar Presiden. Istana putih, sebutnya, ada di Istana Merdeka. Orang-orang di istana putih pun lebih membahas hal-hal yang normatif.
"Yang aneh-aneh itu istana hitam. Di mana lokasinya, siapa penghuni, saya enggak tahu," ucap Rizal.
Munculnya nama Sengman
Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, saat
bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap impor daging sapi, dengan
terdakwa Ahmad Fathanah, Kamis (19/8/2013), di Pengadilan Tipikor,
Jakarta.Sidang kasus dugaan suap impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah terus berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Persidangan kasus ini, Kamis (29/8/2013), menghadirkan Ridwan Hakim, putra dari Ketua Majelis Syuro PKS.
Rekaman percakapan antara Fathanah dan Ridwan diputar, lalu nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut. Pemutaran rekaman pembicaraan tersebut dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut jaksa, percakapan itu terjadi setelah pertemuan Ridwan dan Fathanah di Kuala Lumpur, Malaysia, Januari 2013. Dalam rekaman itu, didengarkan suara Fathanah yang menyampaikan kepada Ridwan bahwa uang Rp 40 miliar sudah beres dikirim melalui Sengman dan Hendra.
Mendengar rekaman itu, Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango kemudian menanyakan nama yang muncul tersebut kepada Ridwan.
"Ada nama Sengman. Itu siapa?" tanya Nawawi.
"Itu nama orang, Pak," jawab Ridwan.
"Iya, siapa?" tanya hakim lagi yang tampak kesal dengan jawaban Ridwan.
Ridwan kemudian menjelaskan bahwa Sengman adalah utusan Presiden SBY.
"Waktu saya diputarkan (rekaman) ini di penyidikan KPK, saya jelaskan Bapak Sengman ini setahu saya utusan Presiden kalau datang ke PKS," jawab Ridwan.
"Presidennya siapa?" tanya Nawawi.
"Presiden kita, Pak SBY. (Sengman) di BAP (berita acara pemeriksaan) ditulis dia orang dekatnya Pak SBY," jawab Ridwan lagi.
Sementara itu, menurut Ridwan, Hendra adalah teman dari Sengman. Ketika dicecar oleh hakim, Ridwan mengaku tidak tahu maksud pembicaraan Fathanah.
"Saya tidak tahu karena beliau (Fathanah) bilang ini 40 (Rp 40 miliar) dibawa Sengman," katanya.
Menurut Ridwan, substansi keseluruhan pembicaraan lewat telepon itu adalah mengenai pemberitaan di majalah Tempo saja.
"Substansinya masalah (yang dimuat majalah) Tempo itu saya jelaskan. Soal kuota daging sapi, Pak. Permasalahannya, nama saya waktu itu disangkutpautkan. Yang saya paham, pemberitaan (Tempo) 2011 salah. Saya tidak ada kaitannya dengan daging sapi," terang Ridwan.
Dalam rekaman itu juga disebut nama El dan Engkong. Ridwan yang dikonfirmasi menyatakan bahwa El adalah Direktur Utama PT Indoguna, Maria Elizabeth Liman. Sementara Engkong adalah sebutan untuk ayah Ridwan, Hilmi. (Kps.com)
Kibarkan Bintang Kejora, Empat Dewan Adat Ditahan
Bendera Bintang Kejora di Belanda (Koleksi Jackson Kumaat)
Kapolres Kota Sorong AKBP Harry Goldenhartd mengatakan, pengibaran bendera dimulai ketika sejumlah warga menyambut kedatangan Kapal Freedom Flotila, kapal pembawa aktivis Papua Merdeka.
Warga melakukan syukuran atas kedatangan itu di Aula Maranatha Kota Sorong. Setelah syukuran ini, beberapa peserta langsung mengibarkan bintang kejora.
Dari data yang dihimpun, paling tidak seratusan orang hadir dalam acara ini. Namun, polisi hanya menangkap empat pengurus Dewan Adat, pemrakarsa acara tersebut.
Mengetahui ada pengibaran bendera itu, polisi langsung membubarkan acara. "Kami menahan karena surat pemberitahuan yang disampaikan Dewan Adat tak sesuai dengan kejadian," katanya.
Selain menangkap ketua dan tiga pengurus, polisi juga menyita bendera Bintang Kejora serta atribut dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Mereka hingga kini masih diperiksa intensif," katanya. (VivaNews)
Ikut Konvensi, Irman Klaim Didukung 33 Senator Senayan
Ketua DPD Irman Gusman(Antara/Widodo S. Jusuf)
Jakarta-Warta Nusantara : Irman mengklaim, 33 senayan di Senayan akan mendukungnya untuk mengikuti konvensi. Tentu itu menjadi modal besar bagi Irman melenggang di konvensi. "DPD ini kan punya konstituen di (33) daerah, ini adalah modal dasar," kata Irman di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2013).
Dengan dukungan itu, Irman mengaku dirinya optimistis dapat mengangkangi para peserta lainnya dan memenangkan konvensi. Apalagi dengan pengalamannya 15 tahun menjadi politisi di Senayan, tentu juga bisa menjadi modal besar.
"Tentu dengan pengalaman yang saya miliki bisa membawa perubahan kedepan," katanya.
Komite Konvensi Capres Demokrat mengundang 4 tokoh pada Selasa 27 Agustus 2013. Mereka adalah Anies Baswedan, Endriartono Sutarto, Hayono Isman, dan Irman Gusman. Keempatnya akan menghadap Komite Konvensi di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta Selatan
Juru bicara Komite Konvensi Demokrat Rully Charis menyatakan, Irman Gusman yang masih menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah akan diwawancara pada pukul 19.00 WIB.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar