Ketum PP GP Ansor Nusron wahid: Jika FPI Serang Ahok, Kami Akan Melawan

WARA - Sejak menggantikan Posisi Jokowi sebagai pemimpin nomor satu di ibukota Jakarta, Basuki Tjahaja purnama atau yang akrab dipanggil Ahok terus mendapatkan Gangguan dan tentangan yang cukup hebat dari ormas islam FPI.

Salah satu alasan FPI menolak Ahok karena Ia bukan seorang muslim dan FPI menganggap orang Kafir seperti Ahok Haram menjadi Gubernur Jakarta

Tidak main main FPI terus menerus mendemo ahok setiap hari jumat dan menyampaikan penolakannya terhadap pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta

FPI menganggap Ahok tidak pantas memimpin Jakarta yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Ahok oleh FPI di anggap Musuh Islam

Akibat terus menerus Di demo dan di ganggu FPI banyak yang bersimpati dan mendukung Ahok untuk tetap menjadi Gubernur Jakarta dan meminta agar ahok tidak usah menghiraukan Kicauan orang orang FPI tersebut

Salah satu yang bersimpati dan memberikan dukungan terhadap Ahok adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid. Ketua GP ansor ini bahkan dengan lantang mengatakan siap melawan FPI Jika Ahok Diserang . Berikut ini adalah Pernyataan Nusron Wahid dalam acara ILC
( indonesia lawyer club) di tv one:

“At- tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al maslahah artinya Keabsahan seorang Pemimpin itu di ukur dari kemampuan dia mensejahterakan rakyatnya, bukan dilihat dari agama, suku atau etnisnya
Orang dia mau itu China, mau itu Jawa, mau Betawi, sepanjang dia adil, sepanjang dia mampu mensejahterakan rakyat Indonesia, ya sudah itulah pemimpinnya. Kita tidak Boleh mempersonifikasi melihat orang itu dari perspektif perspektif privatnya misal dia agamanya apa,sukunya apa,tidak akan selesai,kecuali kalau dia pemimpin rumah tangga, ini pemimpin negara, ada undang undang negara tentang itu,“ tegas Nusron Wahid. (ISLAMTOLERAN.COM)

Gus Sholah: Jangan Melarang Ucapkan Selamat Natal

Salahuddin Wahid atau Gus Sholah

Jombang - WARA - Tokoh pluralisme KH Salahudin Wahid alias Gus Solah meminta Jemaah Ansharus Syariah (JAS) tak memaksakan larangan muslim atau muslimah mengucapkan selamat Natal dan mengenakan atribut Natal khususnya pramuniaga di toko, swalayan, dan mal.

"Kalau hanya menyebarkan (imbauan) tidak masalah tapi kalau memaksakan pendapatnya pada orang lain itu bermasalah," kata Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur ini, Ahad, 21 Desember 2014.

Menurut Gus Solah, ada perbedaan pendapat di umat Islam soal boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal atau menggunakan atribut bernuansa Natal. "Ada yang mengatakan tidak boleh tapi banyak juga yang mengatakan boleh," kata adik kandung Gus Dur ini.

Gus Solah mengatakan karena ada perbedaan pendapat maka setiap orang dibebaskan mengikuti pendapatnya. "Biarkan masing-masing mengikuti pendapatnya, intinya ada kebebasan menyikapi sesuatu dan enggak boleh dipaksa," katanya.

Gus Solah juga meminta JAS tidak sampai melakukan razia atau sweeping untuk mengingatkan orang, khususnya pramuniaga muslim atau muslimah di toko, swalayan, dan mal yang tiap tahun mengenakan atribut bernuansa Natal untuk menarik konsumen dalam rangka perayaan Natal. "Kalau sampai razia itu sudah enggak benar, bukan tugas mereka razia," katanya.

Pernyataan Gus Solah menanggapi aksi JAS di Kota Mojokerto, Jawa Timur, 17 Desember 2014, yang menyebarkan selebaran dan membentangkan spanduk berisi larangan muslim atau muslimah mengucapkan selamat Natal atau menggunakan atribut bernuansa Natal terutama karyawan atau pramuniaga toko, swalayan, dan mal yang biasa mengenakan atribut Sinterklas atau Santa saat perayaan Natal. Namun aksi tersebut dicegah polisi.

Sementara itu, juru bicara JAS Indonesia, Ahmad Fatih, berjanji anggota JAS tidak akan memaksakan kehendak atas apa yang mereka serukan terkait dengan larangan muslim atau muslimah mengucapkan selamat Natal dan menggunakan atribut Natal. "Kami tidak akan memaksa, kami hanya mengingatkan umat Islam bahwa itu haram," kata Fatih.

Meski sempat dicegah polisi, menurut Fatih, JAS akan tetap melanjutkan seruan tersebut. "Kami tetap lakukan sampai 25 Desember nanti sebab ini dakwah," kata Fatih. Seruan itu menurutnya sudah rutin dilakukan tiap tahun menjelang perayaan Natal. "Dakwah ini kami lakukan di kota-kota yang berada di enam wilayah JAS," katanya. JAS baru tersebar di enam wilayah di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. (Tempo.co)

Muhammadiyah Tak Haramkan Muslim Ucapkan Natal

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Syamsuddin, berjabat tangan dengan Paus Fransiskus dalam Forum Katolik Muslim ketiga di Vatikan, 13 November 2014. Istimewa

Semarang - WARA - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah membantah organisasinya telah mengharamkan muslim untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Organisasi Islam tertua yang didirikan di Yogyakarta tahun 1912 itu belum pernah mengeluarkan fatwa secara resmi yang mengharamkan muslim mengucapkan selamat Natal.

"Kalau pun ada warga Muhammadiyah yang mengharamkan itu perorangan. Biasanya mengacu pada fatwa Buya Hamka," kata Sekretaris Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, Ahad, 21 Desember 2014.
Padahal, menurut Tafsir, fatwa Buya Hamka yang pernah disampaikan pada tahun 1980-an itu dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. "Buya Hamka memang pengurus pusat Muhammadiyah," kata Tafsir.

Menurut Tafsir, hingga sekarang Muhammadiyah membebaskan warganya untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Sikap itu mengacu pada situasi masing-masing warga Muhammadiyah dalam menjaga toleransi sesama umat beragama.

Ia menjelaskan, membolehkan ucapan Natal berdasarkan niat dan pengakuan sebagai kelahiran Nabi Isa yang diakui oleh umat Kristen sebagai Yesus. Meski ia menyatakan hingga sekarang belum diketahui secara pasti kelahiran itu. "Masalah tanggal kelahiran sama-sama tak tahu, semua berdasarkan ijtihad," katanya.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, Ahmad Rofiq, menyatakan masih menghormati fatwa yang dikeluarkan oleh Buya Hamka. Meski begitu, menurut Rofiq, hal itu tak perlu dibesar-besarkan. "MUI tetap menghargai hak-hak umat lain, tak perlu didramatisir," kata Rofiq.

Ia menampik tudingan bahwa fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI itu tak toleran terhadap umat lain. Namun ia menyatakan itu hanya imbauan dalam hubungan ritual agama. "Natal itu ritual ibadah, kalau kami masuk nanti malah jadi masalah," katanya.

Rofiq meminta agar umat melihat sebuah fatwa secara proposional, apa lagi, menurut Rofiq, selama ini MUI sangat toleran terhadap agama lain yang dibuktikan dengan menghargai hari libur nasional dilakukan pada hari Ahad, bukan hari Jumat ketika umat Islam banyak menjalankan ibadah.

"Kami tetap menghargai dan toleran, bahkan dibuat dalam wadah kerukuran antarumat beragama melibatkan tokoh masing-masing," katanya. (Tempo.co)

Justru Yang Larang Topi Santa Buat Berbeda Agama Jadi Sensitif

Pegawai Sency pakai topi santa.

Jakarta - WARA - Rika, seorang karyawati di Plaza Senayan mengaku bingung dengan banyak pihak yang menganggap seorang muslim tidak boleh menggunakan atribut khas Natal, seperti topi Santa Claus atau Sinterklas. Dia mengaku heran dengan sulitnya toleransi dalam beragama.

"Apa sih sulitnya toleransi?" kata Rika di Plaza Senayan, Jakarta, Sabtu (20/12).

Menurutnya, polemik yang melarang umat muslim untuk menggunakan topi Sinterklas, justru yang memicu perpecahan antarumat beragama.

"Masak pakai topi aja dipermasalahin. Justru yang larang-larang itu yang buat yang berbeda agama jadi sensitif. Hal seperti ini kan biasanya aja sebenernya," katanya.

Rika ialah pegawai Plaza Senayan yang beragama muslim yang hari ini Sabtu (20/12) sedang menggunakan pakaian ala Sinterklas. Plaza Senayan, tempatnya bekerja sedang menyambut hari natal dengan meriah.

Seperti diketahui, menjelang Natal tahun ini, publik tidak hanya dihebohkan dengan isu tahunan tentang boleh tidaknya seorang muslim mengucapkan Selamat Natal kepada kaum nasrani, tetapi juga soal topi dan atribut sinterklas. Hal yang diributkan adalah soal kewajiban karyawan-karyawan pusat perbelanjaan, gerai-gerai, hotel untuk memakai topi sinterklas.

Anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris, mengaku mendapat ratusan email dan SMS dari berbagai daerah yang melaporkan masih ada perusahaan yang mengharuskan semua karyawannya untuk mengenakan atribut natal, termasuk topi sinterklas. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi.

"Kebanyakan surat dan SMS yang terima dari karyawan perempuan muslim dan sebagian besar dari mereka berjilbab. Bagi saya ini adalah bentuk intoleransi karena tidak menghargai hak dan keyakinan agama mereka dan bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945," kata Fahira di Jakarta, kemarin.

Terkait hal ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga didesak untuk mengeluarkan larangan penggunaan atribut tertentu dalam memperingati hari besar keagamaan. Namun, Lukman tidak mau memenuhinya.

"Kemenag tentu takkan membuat aturan berisi perintah atau larangan tentang penggunaan atribut dan pakaian keagamaan tertentu," kata Lukman lewat siaran pers Jakarta, Selasa (9/12).

"Seorang muslim tidak usah dituntut menggunakan kalung salib atau topi sinterklas demi menghormati Hari Natal. Juga umat perempuan nonmuslim tidak perlu dipaksa berjilbab demi hormati Idul Fitri," tegasnya.

Austin Cline, seorang pengamat agama, mengatakan Sinterklas justru merupakan simbol-simbol sekuler dalam Kristen yang memang tidak ada rujukannya Alkitab. Hal ini tidak mengherankan jika faktanya simbol Sinterklas lebih populer ketimbang misalnya, gambar bayi Yesus, dalam setiap perayaan Natal.

Wajah sekuler Natal yang dilambangkan dengan Sinterklas ini bahkan pernah mendapat tentangan dari orang Kristen Puritan di Inggris pada 1647. Demi menghapus elemen-elemen yang tidak alkitabiah, Inggris yang ketika itu dikuasai oleh Parlemen Puritan bahkan pernah melarang perayaan Natal. (Merdeka.com)

Jokowi Talangi Lapindo, Soekarwo: Saya Lega Sekali

Surabaya - WARA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan perasaannya setelah Presiden Joko Widodo memastikan akan menalangi pembayaran ganti rugi warga korban lumpur Lapindo. Pembayaran sebesar Rp 781 miliar terus dituntut warga karena sudah tertunggak selama delapan tahun sejak lumpur menyembur pada 2006 lalu.

"Terus terang saya lega, lega sekali," ujar Soekarwo seusai salat Jumat di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jumat, 19 Desember 2014.

Pemerintah menyatakan akan mengambil dana talangan bersyarat itu dari APBN Perubahan tahun depan. Presiden Jokowi memastikan itu sembari menyertakan syarat bahwa PT Minarak Lapindo Jaya harus melunasi dana talangan itu dalam empat tahun. Jika tidak, seluruh aset Minarak senilai lima kali lipat dari talangan akan disita oleh negara.

Keputusan ini, kata Soekarwo, diberikan oleh Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan dengannya, Bupati Sidoarjo Saiful Illah, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soelarso.

"Pemerintah bukan membeli 20 persen dari 640 hektare tanah, tapi menolong kepentingan masyarakat," kata Pakde Karwo--sapaan Soekarwo.

Rekomendasi agar pemerintah menalangi dulu sebenarnya sudah diajukan BPLS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober lalu. Namun saat itu rekomendasi tak mendapat kejelasan. Saat ini, sekalipun kepastian sudah didapat, pemerintah masih membahas detail pembayarannya kepada warga nanti.

Pembahasan dilakukan antara Jaksa Agung, PT Minarak Lapindo, dan Menteri PU. "Tanggalnya belum tahu diturunkan kapan, tapi yang jelas segera dibayarkan. Jangan lama-lamalah, segera saja," Soekarwo berharap.

Foto : Pusat semburan dan wilayah yang terkena luberan lumpur panas Lapindo, tampak dari aatas Porong Sidoarjo, (26/5).  (TEMPO.CO)

Sosok Esti Yang Pertama Kali Unggah Foto Soal Jilbab Syar'i

Dwi Estiningsih

WARA - Media sosial diramaikan dengan foto selebaran yang mengatakan pegawai BUMN tak boleh mengenakan jilbab syari. Sejumlah media ikut manambah riuh suasana dan memberitakan jika selebaran tersebut dibuat oleh Kementerian BUMN.

Foto selebaran yang menghebohkan tersebut diunggah oleh akun @estiningsihdwi. Dwi Estiningsih, pemilik akun tersebut mengatakan, kriteria yang tercantum tersebut adalah seleksi bagi seorang frontliner.

Dia menjelaskan, jika foto yang diunggahnya tersebut asli dan bukan rekayasa. Persyaratan tersebut merupakan catatan untuk penilai dalam perekrutan. Esti menegaskan tak mau ada diskriminasi dalam mengenakan jilbab.

Namun dia menegaskan sama sekali tak pernah menyebut nama Menteri Rini Soemarno dalam twit itu. Esti juga tak tahu kenapa media Non Stop mengaitkan fotonya dengan menteri Rini Soemarno.

Esti menegaskan tak punya hubungan apa-apa dengan koran itu. Dia malah bingung kenapa akhirnya disebut menteri BUMN.

Lalu siapa Esti yang kini ramai diperbincangkan?

Dari situs pribadinya, Dwi Estiningsih adalah seorang dosen di Yogyakarta. Dia alumnus Magister Psikologi di UGM.

Esti aktif di berbagai lembaga pendidikan dan kemasyarakatan. Dia menjadi konsultan ahli untuk beberapa sekolah.

Wanita ini juga menjadi Ketua Bidang Perempuan DPC Partai Keadilan Sejahtera, Ngampilan. Dia juga merangkap Ketua Biro Kebijakan Publik DPD Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta sejak tahun 2010.

Tahun 2014 lalu, Esti pun mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Yogyakarta. Namun tak terpilih.'

Esti sendiri mengaku belum bisa menerima permintaan dari wartawan. Dia mengaku banyak nomor tak dikenal yang kerap menghubunginya. (Merdeka.com)