KPK Sebut Ada Perintah Rahasia Minta Saksi Komjen Budi Mangkir

Jakarta - WARA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, membeberkan fakta baru soal ketidakhadiran beberapa saksi kasus gratifikasi dan suap disangkakan kepada Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Dia mengaku memperoleh informasi soal adanya perintah melalui telegram rahasia meminta saksi-saksi dari unsur Polri tidak hadir bila dipanggil KPK.

Namun menurut Bambang, dia juga menerima laporan soal adanya telegram rahasia dari Wakil Kapolri, Komisaris Jendral Polisi Badrodin Haiti, yang meminta saksi-saksi yang merupakan perwira tinggi, menengah, dan bawah supaya memenuhi panggilan.

"Kami sedang mengklarifikasi katanya ada TR yang Waka itu setuju untuk dipanggil. Lalu ada TR lain yang menyatakan tidak perlu datang," kata Bambang kepada para pewarta selepas mendaftarkan laporan ke Ombudsman di Jakarta, Kamis (29/1).

Bambang menyatakan hal itu masih diselidiki apakah memang benar. Sebab menurut dia memang hal itu dilakukan, maka bisa masuk dalam perbuatan menghalangi proses penyidikan dan mempengaruhi saksi. Hal itu tegas diatur dalam undang-undang dan sanksinya sudah tercantum jelas.

"Jadi ini kalau betul ada informasi seperti itu, berarti memang pelanggaran sebagaimana unsur-unsur pasal 21, 22, 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” ujar Bambang.

Dari catatan, sudah ada contoh beberapa orang yang dipidana akibat dijerat delik merintangi penyidikan dan mempengaruhi saksi. Antara lain dua warga Malaysia, Muhammad Hasan Kushi bin Muhammad dan Azmi bin Muhammad Yusuf, yang melindungi istri Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni.

Perkara mirip yang belakangan ini sedang digarap KPK adalah kasus menjerat salah satu calo suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Muchtar Ependy, serta Presiden Direktur PT Bukit Sentul City, Tbk., Kwee Cahyadi Kumala alias Suiteng. (merdeka)

Teman Sekolah Jokowi di Solo Jadi Ketua Wantimpres

Sri Adiningsih

Jakarta – WARA - Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih akhirnya terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Sri dipilih dalam rapat internal yang dihadiri oleh delapan anggota lain Wantimpres.

"Ketuanya sudah terpilih Bu Sri," ujar anggota Wantimpres Yusuf Kartanegara saat dijumpai di kantor Wantimpres, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Seperti diketahui, Sri adalah teman sekolah Presiden Joko Widodo di Solo. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, nama Sri masuk sebagai anggota Wantimpres atas permintaan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

Yusuf mengatakan, delapan anggota Wantimpres lainnya tidak dibagi ke dalam bidang-bidang yang selama ini ada di Wantimpres. "Lebih cair, artinya semuanya bergerak di semua bidang," imbuh dia.

Selain dikenal sebagai ekonom dari UGM, Sri juga termasuk pendiri dari Megawati Institute. Lembaga tersebut juga menjadi think tank dari pemikiran Megawati.

Sementara itu, anggota lain Wantimpres, Rusdi Kirana, menambahkan, meski tidak ada pembagian bidang antar-anggota Wantimpres, tetapi dalam rapat internal yang dilakukan hari ini ada pembagian tugas terkait sektor isu tertentu.

Dia mencontohkan untuk isu ekonomi, anggota Wantimpres yang akan fokus di sana yakni dirinya sendiri, Sri Adiningsih, dan Suharso Monoarfa. Sementara di bidang politik dan hukum yakni Sidarto Danusubroto dan Abdul Malik Malik Fajar.

Sedangkan untuk bidang kesejahteraan rakyat ditunjuk Hasyim Muzadi sebagai leading sector dan Yusuf Kartanegara akan fokus ke bidang pertahanan dan keamanan. (Kompas)

Prabowo Dukung Jokowi Membangun Bangsa

Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Istana Bogor

Bogor - WARA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendukung dan membantu Presiden Joko Widodo membangun bangsa Indonesia.

"Saya sampaikan komitmen saya, usaha Beliau membangun bangsa Indonesia, menjaga keutuhan bangsa dan bertekad untuk mengurangi kemiskinan serta menjaga kekayaan bangsa," kata Prabowo saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 29 Januari 2015.

Prabowo mendatangi Istana Bogor untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Kunjungan itu adalah balasan Prabowo atas kunjungan Jokowi ke kediamannya sebelum mantan gubernur DKI Jakarta itu dilantik sebagai presiden.

"Saya sebagai orang timur harus mengerti tata kramanya. Saya mohon diterima di kediaman Beliau (yang kini) sebagai Presiden," kata Prabowo. (Viva)

Usai Temui Jokowi, Prabowo Komitmen Bantu Atasi Masalah Bangsa

Bogor - WARA - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Komitmen itu disampaikan langsung kepada Jokowi dalam pertemuan empat mata di Istana Bogor.

"Saya sampaikan komitmen, saya kembali mendukung usaha bersama kita, sama-sama ingin membangun bangsa Indonesia, sama-sama ingin menjaga keutuhan bangsa dan sama-sama ingin mengurangi kemiskinan," kata Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1).

Sebelumnya, Prabowo Subianto memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo mengaku pertemuannya ini dilakukan sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Jokowi ke rumahnya sebelum dilantik.

"Dalam rangka silaturahmi, jadi waktu beliau mau dilantik, beliau datang ke rumah saya," aku Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, kamis (29/1).

Sejak itu, Prabowo mengaku belum pernah memiliki kesempatan untuk kembali bertemu. Pertemuan berikutnya pun baru bisa dilakukan hari ini.

"Saya belum sempat datang ke tempat beliau, terus saya minta waktu ketemu beliau, beliau juga ingin ketemu saya, kira-kira begitu lah, antara dua warga negara Indonesia, dua pimpinan ya saling berhubungan baik," ujarnya setelah turun dari mobil Lexus putih bernomor polisi B 17 GRD. (merdeka)

JK Sebut di Zaman Soeharto Segala Masalah Bisa Selesai Setengah Jam

Soeharto, saat mancing

Jakarta - WARA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap kisruh KPK-Polri yang terjadi saat ini bagian dari proses menciptakan stabilitas politik dan hukum. Pria yang akrab disapa JK ini yakin semuanya bisa berlalu.

"Tentu kita juga pahami bahwa pemerintah perlu suatu politik yang stabil, tentu semua mendengarkan apa yang terjadi hari ini (kisruh KPK-Polri), tapi Insya Allah semuanya, semua itu adalah sisi-sisi lain dari penegakan hukum dalam kondisi demokratis," tutur JK di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/1).

Seperti diketahui, kisruh KPK vs Polri masih belum usai, dipicu oleh pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Kisruh ini juga menyeret Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

JK lantas membandingkan proses penyelesaian persoalan pada zaman Presiden Soeharto. Menurutnya, bila kondisi seperti ini terjadi di zaman Soeharto proses penyelesaiannya akan berakhir singkat dengan cara yang tak demokratis.

"Kalau dalam zaman Soeharto, ini dalam setengah jam selesai (penyelesaian secara diktator). Dalam kondisi demokratis itu harus ditata sedemikian rupa, supaya semuanya dalam struktur yang benar," ungkap JK.

Dia menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan penegakan hukum, terkadang harus mendapati adanya persinggungan kewenangan. Oleh sebab itu, perlu adanya penataan agar penyelesaian persoalan hukum tetap demokratis.

"Perlu penataan yang demokratis supaya sesuai hukum yang ada. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan menyelesaikan semua, keseimbangan ini," ungkap JK. (merdeka)