Galaknya Surya Paloh Dukung Koruptor dan Bandar Narkoba Dihukum Mati

Jakarta - WARA - Eksekusi mati enam terpidana narkoba yang dilakukan Kejaksaan Agung beberapa hari lalu kembali memicu pro dan kontra hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia. Para pegiat HAM meminta agar pemerintah hapus hukuman mati, sementara tidak sedikit pula yang mendukung penuh Indonesia tetap memberlakukan hukuman mati.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh salah satu orang yang paling galak mendukung penuh hukuman mati diterapkan di Indonesia. Paloh bahkan juga mendukung jika tak hanya bandar narkoba yang dihukum mati, tapi juga koruptor dan pelaku kejahatan lainnya.

Paloh menjelaskan, prosedur hukuman mati yang dimiliki pemerintah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut dia, hukuman mati bukan baru wacana tapi sudah dirancang dalam tatanan hukum di Indonesia.

"Setuju sekali (koruptor dihukum mati). Karena memang ada hukumnya untuk itu. Kecuali jika ini didiskusikan meningkatkan hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati, nah kita boleh perdebatkan. Hukuman mati itu sudah ada sistemnya, sudah melekat dalam pranata hukum yang kita miliki. Kalau baru wacana nah itu kita boleh berdebat," kata Paloh di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Rabu, (21/1).

Tidak hanya itu, bahkan Paloh terang-terangan mengkritik para pegiat HAM yang menolak hukuman mati diterapkan pemerintah. Dengan alasan, hukuman mati tidak sejalan dengan penegakan Hak Asasi Manusia.

Paloh menyatakan, orang-orang semacam itu hanya berlagak human rights. Dia mengakui HAM memang harus ditegakkan, namun disisi lain hukuman mati juga harus dihormati sebagai tatanan hukum yang sudah berlaku.

"Nah terbalik bangsa ini. Kita sok Human Rights. Saya bilang ya human rights memang kita hargai, tapi hukum itu juga kita hargai itu," terang dia.

Bagi bos Metro TV itu, bandar narkoba dan koruptor memang sudah sepantasnya diganjar hukuman mati. Dia malah menyebut hukum di Indonesia sakit, jika tak laksanakan hukuman mati.

"NasDem mendukung untuk tetap dilaksanakan. Jelas itu kedaulatan kita, itu upaya hukum yang telah dilakukan habis. Selesai toh. Dari meminta PK, dan grasi habis, kan kita biarkan. Negara apa kita ini kalau tidak melaksanakan? Kan sakit benar itu," kata dia.

Dia juga menyebut pegiat HAM yang menolak hukuman mati hanya karena penegakan HAM juga orang sakit. Dia malah meminta semua bandar narkoba dan penjahat dihukum mati.

"Berdalih untuk kemanusiaan itu sakit lagi. Enggak runtuh negara ini. Rakyat juga enggak ada urusan gembong narkoba atau penjahat dihukum mati. Kalau bisa dieksekusi mati semuanya, secepatnya kalau upaya-upaya hukum sudah selesai. Itu NasDem," tambahnya.

Dia mengatakan, para penegak HAM di Indonesia terasa sumir lantaran tidak menyuarakan persoalaan lain yang juga membelit kehidupan rakyat.

"Ini kita upaya hukum kita persoalkan yang grasi narkoba segala macam. Tapi masalah yang lain enggak disentuh. Enggak ada penegakan HAM, kita dengar teriak ketika banyak bus hancur kecelakaan pesawat menewaskan banyak orang," pungkasnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini pemerintah melakukan eksekusi mati terhadap enam terpidana bandar narkoba di Boyolali dan Cilacap. Mereka adalah Namaona Denis (48) warga Negara Malawi, Marco Archer Cardoso Mareira (53) warga Negara Brazil, Daniel Enemua (38), warga Negara Nigeria, Ang Kim Soei (62), Tran Thi Bich Hanh (37), warga Negara Vietnam, dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia, warga Negara Indonesia. (Merdeka.com)

Ramadhan Pohan Minta Jokowi Tak Takut Tolak Intervensi Ketum Parpol

Jokowi blusukan ke Kalimantan Barat.

Jakarta - WARA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas dalam mengambil kebijakan. Hal tersebut lantaran, Jokowi dinilai terbelenggu tekanan partai politik dalam menetapkan Kapolri dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Jokowi fokus saja pada tugas dan kewenangannya. Jika ada upaya intervensi dari ketua umum - ketua umum partai politik apalagi bertentangan nurani publik, tolak saja," kata Ramadhan Pohan dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (22/1).

Menurut dia, Presiden Jokowi memiliki legitimasi penuh karena didukung oleh rakyat. Karena itu, dia berharap, Jokowi dapat menjalankan tugas sebagai Presiden sebaik-baiknya.

"Jokowi adalah Presiden, Kepala Negara, tanggung jawab hanya ke negara. Enggak bisa didikte," terang dia.

Diketahui, Jokowi menghadapi dua polemik yang memperlihatkan kekuasaannya terkesan tersandera kepentingan partai politik. Polemik itu adalah penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, lalu batal karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kemudian penunjukan Wantimpres yang mayoritas diisi perwakilan partai politik. Termasuk Politikus NasDem Jan Darmadi yang disebut sebagai mantan bandar judi di Jakarta. (Merdeka.com)

Jenderal Sutarman, Dicopot Dari Kapolri Tolak Tawaran Jabatan Jokowi

Jakarta - WARA - Presiden Joko Widodo mencopot Jenderal (Pol) Sutarman dari posisinya sebagai Kapolri. Pemberhentian Jenderal Sutarman dilakukan setelah Jokowi menerbitkan Keppres pada Jumat (16/1) lalu.

Padahal, masa pensiun jenderal bintang empat itu baru Oktober mendatang. Untuk mencegah kekosongan pimpinan, Jokowi kemudian mengangkat Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.

Isu yang berkembang, pencopotan Jenderal (Pol) Sutarman sebagai operasi 'pembersihan' orang-orang mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari korps Polri. Hal itu lantas ramai menuai polemik dan buru-buru dibantah oleh kubu Jokowi.

Di tengah polemik pencopotan dirinya, Jenderal Sutarman justru bersikap santai. Dia mengaku ikhlas dicopot dari posisinya. Jenderal Sutarman menegaskan dirinya tetap loyal kepada Presiden.

Jenderal Sutarman bahkan menolak posisi baru yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi. Mantan Kabareskrim itu ditawari menjadi duta besar dan posisi di BUMN.

Sutarman sebut pencopotan jabatannya bakal jadi sejarah buat Polri

Jenderal Sutarman mengaku sudah tak punya beban usai dicopot sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi. Bahkan Sutarman menganggap pencopotannya sebagai sejarah bagi Korps Bhayangkara.

"Saya sudah menikmati kehidupan kebebasan. Karena saya sudah tidak mendengar, membaca media, koran apapun. Seluruh tugas sudah beralih ke Pak Badrodin," kata Sutarman dalam sambutan dalam acara penyerahan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada Wakapolri di Ruang Rapat Utama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (21/1).

Namun, mantan Kabareskrim tersebut tak menjelaskan secara rinci maksud ucapannya itu. Menurut Sutarman, institusi Polri kini tengah mengalami masalah yang berat.

"Peristiwa sejarah akan mencatatnya. Karena itu saya ucapkan selamat kepada Pak Badrodin mengemban tugas yang berat sebagai Kapolri. Di saat yang seperti ini," imbuh jenderal bintang empat ini.

Sutarman pilih bertani ketimbang jadi dubes

Jenderal Sutarman mengaku ikhlas dicopot Presiden Jokowi dari posisi Kapolri. Mantan Kabareskrim itu ikhlas menyerahkan posisi Kapolri kepada Komjen (Pol) Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.

"Keikhlasan dan ketulusan saya untuk serahkan tugas dan tanggung jawab jabatan kapolri kepada siapa pun yang ditunjuk oleh presiden," kata Sutarman saat acara penyerahan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada Wakapolri di Ruang Rapat Utama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (21/1).

Jenderal Sutarman juga menolak ajakan Jokowi untuk mengisi beberapa posisi dalam pemerintahan. Sutarman mengaku lebih memilih terjun ke dalam kegiatan sosial, salah satunya membantu ayah bertani di kampung halaman.

"Saya loyal 100 persen pada presiden apapun yang diputuskan, bahkan sampai beliau menawari saya beberapa jabatan. Saya katakan saya akan pensiun menikmati sisa-sisa hidup ini. Saya bilang ke presiden akan bantu bapak saya bertani," kata dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan, Presiden Jokowi sudah menawarkan dubes atau posisi di BUMN untuk Jenderal Sutarman.

Jenderal Sutarman janji tak terjun ke pemerintah dan politik

Jenderal Pol Sutarman resmi menyerahkan tugasnya ke Komjen Badrodin Haiti, kemarin. Banyak pesan yang disampaikan kepada personel Polri.

"Saya mohon doa restu untu nikmati sisa-sisa hidup ini di lingkungan masyarakat," kata Sutarman di sela acara dalam sambutan dalam acara penyerahan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada Wakapolri di Ruang Rapat Utama, Mabes Polri, Rabu (21/1).

Jenderal Sutarman mengaku tak mau terjun ke politik. Dia hanya mau menghabiskan sisa hidupnya untuk kepentingan sosial.

"Saya janji ke diri saya untuk tidak lagi terjun di kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun politik. Saya habiskan hidup saya untuk kepentingan-kepentingan sosial," tandasnya.

Jenderal Sutarman: Jangan sampai Polri diombang ambing politik

Jenderal Sutarman melihat bagaimana konflik sengit yang terjadi di tubuh Polri jelang dirinya lengser. Setelah dirinya purna tugas, Sutarman berpesan pada Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas segera menyelesaikan konflik tersebut.

"Pesan saya ke Pak Badrodin Haiti, untuk segera dilakukan konsolidasi ke dalam, jaga integritas, soliditas kesatuan dan jaga profesionalitas kesatuan karena tantangan dan tuntutan tugas Polri ke depan akan semakin berkembang," kata Sutarman dalam sambutan dalam acara penyerahan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada Wakapolri di Ruang Rapat Utama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (21/1).

Sutarman juga mengingatkan, jangan sampai Korps Bhayangkara dicampuri kepentingan politik sejumlah elite. Dia mengklaim sudah memberi contoh itu selama menjabat, tidak mendekatkan diri ke urusan politik.

"Jangan sampai kesatuan Polri diombang ambing karena kekuatan-kekuatan politik. Karena saya menjaga marwah Kepolisian Negara RI ini untuk enggak terjun ke kanan ke kiri untuk kepentingan-kepentingan politik, tapi hanya untuk kepentingan bangsa dan negara," imbuhnya.

Jenderal Sutarman: Yang tidak tahu masalah jangan banyak komentar!

Mantan Kapolri Jenderal Sutarman  meminta pihak-pihak yang tidak mengetahui masalah di internal Polri untuk tidak berkomentar terlalu banyak. Dia tidak ingin ada simpang siur informasi yang menyebabkan perpecahan selepas dirinya dicopot oleh Presiden Jokowi.

"Yang tidak tahu masalah banyak jangan berkomentar banyak. Karena akan menimbulkan disintegrasi," kata Sutarman saat sambutan dalam acara penyerahan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti di Ruang Rapat Utama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (21/1).

Sutarman juga menilai wajar jika muncul persepsi beragam di tengah masyarakat terkait pergantian Kapolri. Akan tetapi dia meminta pencopotannya tersebut jangan membuat perpecahan di internal Polri.

"Pergantian ini menimbulkan masalah di masyarakat. Di internal jangan sampai menimbulkan masalah. Karena saya sejak awal sudah mempersiapkan adik-adik pengganti saya. Karena itu saya tidak ada persoalan," imbuhnya. (Merdeka.com)

Kejamnya Singapura Terhadap Pemilik Mobil

Baik mobil baru maupun bekas, pajak yang dikenakan tingginya selangit.

Honda Mobilio dijual di Singapura seharga Rp 1,2 miliar

WARA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membenahi lalu lintas yang makin padat setiap harinya. Salah satu usulan yang diungkap adalah membatasi usia mobil yang beredar di ibukota.

Meski usulan ini baru dalam tahap pengkajian, namun masyarakat, khususnya pemilik mobil tua, sudah mulai memberikan reaksi. Mereka tidak setuju dengan ide tersebut karena dianggap hanya akan menguntungkan produsen mobil saja.

Sementara itu, masyarakat Singapura sudah lama terbebani dengan masalah kepemilikan mobil pribadi ini. Menurut data yang didapat dari situs resmi badan transportasi Singapura, Land Transport Authority atau LTA, untuk bisa membeli mobil baru, konsumen harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Bahkan total harga yang harus dibayar bisa melonjak hingga lima kali lipat dibandingkan dengan membeli mobil di Indonesia. Contohnya seperti Honda Mobilio RS. Di dalam negeri mobil ini dijual dengan harga Rp 222,5 juta, sementara di Singapura dibanderol SG$ 129 ribu atau sekitar Rp 1,21 miliar.

Jumlah ini melonjak drastis karena banyaknya pajak yang harus dibayar konsumen, mulai dari biaya izin penggunaan mobil selama 10 tahun, pajak jalan hingga pajak pendaftaran kendaraan.

Pemilik mobil yang ingin menggunakan kendaraannya lebih dari 10 tahun juga dikenai biaya izin penggunaan tambahan dan secara berkala diwajibkan memeriksakan kondisi kendaraannya ke bengkel khusus yang sudah ditunjuk pemerintah Singapura.

Mobil tua
Bagaimana dengan pemilik mobil tua? Meski mereka tetap diizinkan melintasi jalanan di Singapura, namun pemilik mobil tetap dikenakan pajak khusus yang nilainya bisa lebih besar dari harga mobil itu sendiri, per tahunnya. Belum lagi tambahan pajak jalan, biaya pendaftaran dan izin penggunaan mobil, yang jumlahnya bervariasi setiap tahunnya.

Selain itu, mobil tua yang berumur lebih dari 35 tahun ini hanya boleh dikendarai 45 hari saja dalam satu tahun. Pemilik akan mendapatkan surat khusus yang wajib dibawa saat mobil klasik miliknya melintas di jalanan. (Viva)

Alangkah Repotnya Presiden Kita

Catatan Kaki Jodhi Yudono

WARA - Pernahkah membayangkan, betapa repot dan stresnya Presiden kita? Bayangkanlah, sehabis gelombang kebencian dari para pendukung Prabowo mereda—meski belum sempurna sirna—kini menyusul tekanan dari berbagai penjuru yang datangnya justru dari para pendukung utamanya yang minta ini dan itu.

Seorang kawan saya yang bekerja di sebuah kementerian bercerita, betapa ribetnya hari-hari belakangan setelah kabinet Jokowi-JK mengubah nama kementerian tempat kawan saya bekerja. Kawan saya dan kawan-kawannya yang memiliki jabatan di kementerian itu bukan hanya sibuk mempersiapkan perubahan profil kementerian, melainkan juga harus legawa dan sabar menerima tamu-tamu terhormat yang mengaku sebagai tim sukses Jokowi yang datang dengan proposal atas profil kementerian yang berubah nama itu.

Begitulah, sebagian dari mereka yang merasa telah berjasa mengantar Jokowi menjadi orang nomor satu di republik ini merasa punya hak untuk menikmati "kue" kekuasaan dengan menancapkan pengaruhnya di kantor-kantor pemerintahan. Sudah barang tentu kawan saya dan juga kawan-kawan lainnya di kantor itu kikuk dibuatnya lantaran ada nama Presiden di dalam proposal dan prolog mereka.

Fakta di atas kian mempertegas ujar-ujar betapa tak ada "makan siang gratis" di muka bumi ini. Dari fakta itu pula, kita jadi kian mafhum betapa tak berdayanya Presiden kita ketika "tagihan-tagihan" jasa dari para pendukungnya datang dan minta dilunasi. Sampai pada titik ini, sang Presiden pun seperti menghadapi buah simalakama. Tak dibayar jadi seperti manusia tak tahu balas budi, sebaliknya jika dibayar, dia terpaksa harus "menjilat ludahnya sendiri" saat kampanye yang tak akan membagi-bagi kekuasaan kepada mitra koalisinya.

Rupanya, Jokowi memilih jalan yang terakhir, jalan menjilat ludahnya sendiri, yang membuat dirinya menjadi "bulan-bulanan" cemoohan lawan-lawan politiknya. Sekarang lihatlah jajaran Kabinet Kerja yang berisi orang partai pendukungnya. Lihatlah juga jabatan-jabatan strategis semacam jaksa agung, komandan Paspampres, calon kapolri, dan terakhir para anggota Wantimpres. Siapa bisa menyangkal jika figur yang menempati jabatan-jabatan tersebut tak memiliki kaitan politis dengan Jokowi?

Belum lagi ketika menghadapi tim relawan yang tidak terima dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang dipandang tak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan tarif dasar listrik dan harga BBM, serta kebijakan yang dinilai mengingkari komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dengan mengajukan Komjen Budi Gunawan menjadi calon kapolri, padahal yang bersangkutan memiliki "rapor merah" versi KPK. Untuk soal yang terakhir itu, jika sampai Jokowi mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri, para relawan Salam Dua Jari bahkan sempat mengancam hendak demo besar-besaran. Seperti berbalas pantun, PDI-P sebagai partai utama pendukung Jokowi juga mendesak Jokowi untuk segera mengangkat BG sebagai Kapolri dan menafikan para relawan.

Belum selesai dengan urusan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, persoalan muncul lagi sehabis Pak Presiden memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman dan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius dari jabatannya.

Pertanyaan pun diarahkan kepada Jokowi dengan tudingan bahwa Presiden Joko Widodo sedang "bersih-bersih" para loyalis mantan Presiden SBY.

Hingga SBY mengaku kaget dibuatnya dengan kabar "bersih-bersih" itu dan lantas menulis di akun resmi Facebook-nya bertajuk "Polri kita". Dalam tulisan tersebut, SBY kaget ada upaya "pembersihan orang-orang SBY" dalam pemerintahan Joko Widodo.

"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini, saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga 'provokasi', yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. 

Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah 'pembersihan orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri, maupun aparatur pemerintahan. Saya terhenyak. Karena kalau yang dianggap orang-orang SBY itu adalah yang ada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, yang sesungguhnya adalah posisi politik (political appointee), hal itu masih masuk akal. Tetapi, kalau para perwira TNI dan Polri profesional, atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai 'orang-orang SBY' menjadi tidak masuk akal," tulis SBY, Senin (19/1/2015).

Rupanya, masalah yang dihadapi Presiden kita belum hendak surut. Persoalan pun bertambah sehabis pelaksanaan hukuman mati pada Minggu (18/1/2015) dini hari terhadap lima orang warga negara asing dan satu WNI. Pemerintah Belanda dan Brasil tak terima warganya dihukum mati. Buntutnya, dua negara sahabat itu menarik duta besarnya "balik kandang". Tekanan ini tak cuma datang dari luar. Beberapa aktivis kemanusiaan dalam negeri juga mengecap Jokowi telah "mengotori tangannya dengan darah" dalam memerintah republik ini.

Namun, rasanya Pak Presiden kita memang sudah siap menghadapi kerepotan demi kerepotan ini. Sebab, sejak mula dia memang pernah mengatakan, jika diperlukan, beliau akan menempuh kebijakan yang tidak populis. Pada 20 Agustus 2014, setelah terpilih sebagai Presiden, Joko Widodo mengaku tak akan gentar bila dinilai tak populis atau tak berpihak kepada rakyat kecil saat akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak.

Karena itu, dia menaikkan harga BBM bersubsidi pada pertengahan November 2014. Alhasil, unjuk rasa menentang kebijakan tersebut datang dari "delapan penjuru mata angin". Bahkan, mereka yang semula mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden mulai melontarkan kritiknya. Jokowi dituding mengkhianati janjinya yang akan berpihak kepada wong cilik. Mereka yang sedari awal memang telah berseberangan dengan Pak Presiden, oleh kenaikan BBM itu, mereka pun kian garang menghujani Jokowi dengan kritikan.

Moga-moga, Pak Presiden masih luas hatinya dan masih ingat dengan jargon "Aku Rapopo". Sebuah jargon pelipur lara khas orang Jawa untuk menyikapi tekanan dengan mencoba ikhlas dan berlapang dada. Sebab, cuma dengan sikap "Aku Rapopo" itulah Pak Presiden akan tetap kuat dan tabah dalam menghadapi gempuran persoalan.

Moga-moga juga, seraya berucap "Aku Rapopo", kenangkan pula perjalanan Pak Presiden semasa jadi wali kota dan gubernur, sebuah masa gemilang di mana manusia bernama Jokowi disayangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang memilihnya jadi Presiden. Ya, ya... sebuah masa di mana Joko Widodo menjadi ikon pejabat yang merakyat, pejabat yang menghampiri persoalan rakyatnya dengan blusukan, pejabat yang hanya tahu hidup dan kehidupannya sebagian besar memang hanya untuk rakyat.

Namun, kini mengapa Presiden Joko Widodo lebih memilih untuk mengambil jalan berliku, jalan yang sedemikian merepotkannya? Bukankah seharusnya tak ada koalisi transaksional seperti yang diucapkannya berkali-kali saat kampanye? Sampai-sampai beliau terkesan abai terhadap suara rakyat ketika menetapkan kebijakan dan lebih memilih desakan dan permintaan para mitra koalisinya?

Wah... jangan-jangan, kerepotan yang menghampiri Presiden kita sekarang ini karena telah terpecah konsentrasinya. Beliau bukan hanya memikirkan rakyat—seperti ketika jadi wali kota dan gubernur—melainkan juga memikirkan "tagihan-tagihan" yang harus dibayar, yang datang dari para pendukungnya. (KOMPAS.com)