KPK Tantang PDI-P Buktikan Pernyataannya

Plt. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memakai topi dan masker saat menyampaikan konferensi pers menanggapi pernyataan Ketua KPK Abraham Samad.

Jakarta – WARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menantang Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Plt Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan bukti yang akurat terkait adanya sejumlah pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan elite partai berlambang banteng tersebut untuk diusung sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo menjelang Pilpres lalu.

"Saya imbau Hasto dkk kalau ada bukti disampaikan," kata Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, (22/1).

Menurut Johan, bukti-bukti dari pernyataan Hasto diperlukan pihaknya untuk mengambil langkah yang lebih jauh. Namun, Johan mengaku belum saatnya untuk membentuk komite etik.

"Harus diklarifikasi apakah benar yang tadi disampaikan elite PDI-P yang bahas tentang pencapresan. Jika Hasto punya bukti firm, tentu kami punya langkah-langkah tertentu. Apa langkah-langkah itu, terlalu dini. Hasto juga belum kasih bukti-bukti," kata Johan.

Sebaliknya, jika pernyataan tersebut tanpa bukti, KPK menganggap Hasto hanya menebar fitnah. Untuk itu, KPK juga akan mengambil langkah tertentu. Meski begitu soal langkah yang akan dimaksud adalah langkah hukum, Johan menjawab diplomatis.

"Tapi kalau tidak benar akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apa saja langkahnya akan dirapatkan dengan pimpinan KPK," kata Johan berkilah.

Klarifikasi Samad

Menurut Johan, kepada pejabat struktural dan pimpinan KPK, Abraham telah mengklarifikasi. Dengan tegas, Abraham membantah tuduhan Hasto dan menyebutnya sebagai fitnah.

"Dari keterangan yang disampakan pak AS (Abraham Samad) mengenai sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang diindikasikan berkaitan dengan pencalonan pak Abraham sebagai wapres waktu itu, penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang disampaikan Pak Hasto cs," tegasnya.

Sebelumnya, Hasto membenarkan informasi di media sosial yang menyebut adanya sejumlah pertemuan politik antara PDIP dan Abraham Samad menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Pertemuan itu bertujuan untuk mematangkan rencana menyandingkan Jokowi sebagai capres yang diusung PDI-P dengan Abraham Samad.

"Saya menyatakan sebagian besar cerita di blog itu soal Abraham Samad adalah benar. Memang pertemuan itu terjadi di antara petinggi parpol, baik PDIP maupun parpol lain yang mengusung Jokowi, dengan Samad. Itu intens, saya sendiri menjadi saksi ketika pertemuan dilakukan, termasuk ada saksi yang sekarang jadi menteri," kata Hasto dalam konferensi pers di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (22/1). (SP)

PDI-P Minta KPK Bentuk Komite Etik

Jakarta – WARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera membentuk Komite Etik yang bertugas menginvestigasi dugaan pelanggaran etika oleh Ketua KPK Abraham Samad pada Pilpres 2014 lalu.

Hal itu terkait gerakan politik hingga memanfaatkan sumber daya KPK untuk kepentingan pribadi Abraham Samad.

"KPK didesak segera membentuk komite etik. Saya dan beberapa saksi yang kami miliki, yang kini sebagai menteri, siap memberi keterangan sebagai saksi dalam komite etik itu," kata Hasto Kristiyanto, mantan Anggota Tim Sukses Jokowi-JK, di Jakarta, Kamis (22/1).

Dia melanjutkan, pihaknya mengimbau semua pihak mengedepankan supremasi hukum, jujur, dan bersikap negarawan.

"Supaya kita bisa menyelesaikan berbagai kemelut hukum atas berbagai masalah terakhir termasuk soal penetapan kapolri," kata Hasto.

Hasto juga mengatakan hal itu tak bertujuan membenturkan diri sendiri berhadapan dengan KPK. Dia mengaku hanya ingin tak terjadi ketegangan politik lagi hanya karena persoalan oknum yang menduduki jabatan begitu tinggi tapi masih memiliki ambisi yang kurang tepat. (SP)

Benny K Harmana : Ketemu PDIP, Abraham Samad lakukan korupsi besar

Merdeka.com - Pertemuan antara petinggi PDIP dengan Abraham Samad dianggap sebagai sebuah pelanggaran kode etik. Mengingat, Samad adalah seorang Ketua dari Lembaga anti korupsi yang harusnya independen dan lepas dari pertemuan-pertemuan rahasia dengan politisi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harmana menyebut, jika benar Samad melakukan pertemuan tersebut, bukanlah sebuah hal yang melanggar kode etik. Melainkan, sebuah pelanggaran korupsi yang besar.

"Kalau (pertemuan) itu benar terjadi, maka ini bukan pelanggaran etik, tapi pelanggaran korupsi terbesar sama dengan memberikan janji," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1)

Politikus Demokrat itu menegaskan, pelanggaran etik terjadi apabila Samad melakukan pertemuan dengan seorang tersangka korupsi. Maka, pelanggaran etik baru bisa ditujukan kepada pria asal Makassar itu.

"Melanggar etik itu kalau Samad bertemu tersangka. Misalnya, saya membawa pengusaha supaya mendapat proyek di DPR, itu baru korupsi terbesar," tegasnya. (Merdeka.com)

Ketua KPK Abraham Samad Dilaporkan ke Mabes Polri

Jakarta - WARA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dilaporkan ke Mabes Polri. terkait aktifitas politik Abraham Samad yang dianggap di tidak patut dilakukan sebagai pemimpin lembaga antikorupsi.

Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide menyampaikan tanda bukti lapor No: TBL/39/1/2015/Bareskrim, sedangkan laporan polisi No: LP/75/1/2015/Bareskrim, tertanggal 22 Januari 2015.

"Itu tidak etis, kalau terbukti seperti ini maka AS (Abraham Samad) bisa dikenakan pidana berdasarkan UU KPK Pasal 36 junto Pasal 65 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, terkait melakukan pertemuan dengan pihak yang perkaranya ditangani KPK," kata M Yusuf, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Maka itu, mereka mendesak Abraham Samad segera mengundurkan diri dari KPK. Alasannya, KPK harus memiliki wibawa, bersih, dan profesional. Masyarakat, tidak mau KPK cacat moral, norma, atau melakukan perbuatan tercela.

Mereka juga mendesak instrumen penegak hukum lainnya seperti Polri segera melakukan tindakan hukum dan tidak membiarkan polemik berkepanjangan. Apalagi, kata dia, pelaksana tugas (plt) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan pertemuan tersebut.

"Jadi polisi harus usut ini sampai tuntas.kita ingin institusi yang merupakan criminal justice system bekerja sama dengan baik agar penegakan hukum jadi kebanggaan," tukasnya. (sindo)

PDI-P Beberkan Ambisi Samad Jadi Wapres

Plt. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memakai topi dan masker saat menyampaikan konferensi pers menanggapi pernyataan Ketua KPK Abraham Samad.

Jakarta – WARA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad membantah tuduhan bahwa dirinya pernah bertemu dan melobi sejumlah elite PDI-P untuk menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu.
 

Bantahan itu disampaikan Abraham Samad sesaat setelah sebuah tulisan muncul di blog Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad." "Ini hanya fitnah," Abraham Samad ketika dikonfirmasi.

Terhadap bantahan Ketua KPK itu, Plt. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pun angkat bicara.

Hasto bercerita bahwa tiga tokoh antikorupsi, salah satunya Caudry Sitompul, mendatangi KPK untuk menyampaikan laporan soal dugaan pelanggaran etik oleh seorang komisioner KPK. 

Hal itu berdasarkan sebuah artikel di Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad." Ketika dikonfirmasi, kata Hasto, Abraham Samad mengatakan itu fitnah.

"Saya menyatakan sebagian besar cerita di blog itu soal Abraham Samad adalah benar. Memang pertemuan itu terjadi di antara petinggi parpol, baik PDI-P maupun parpol lain yang mengusung Jokowi, dengan Samad. Itu intens, saya sendiri menjadi saksi ketika pertemuan dilakukan. Termasuk ada saksi yang sekarang jadi menteri," kata Hasto dalam konferensi pers di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (22/1).

"Kami tegaskan bahwa bila Samad bilang itu fitnah, itu tak betul. Itu kebenaran yang harus dipertanggungjawabkannya di hadapan publik," kata Hasto.

Hasto melanjutkan, pihaknya merasa penting untuk mengklarifikasi hal itu demi mengembalikan spirit pemberantasan korupsi sebagai intisari spirit reformasi 1998.

Hasto mengatakan, KPK adalah anak kandung reformasi, dimana PDI-P yang mendorong pembentukannya. Bahkan pimpinan pansusnya saat itu PDI-P, dan UU-nya ditandatangani oleh Ibu Megawati sebagai Presiden.

"Maka layak bila kita ingin memastikan KPK dipimpin putra putri bangsa dengan sikap negarawan, yang mendahulukan etika dalam melaksanakan tugasnya dibanding kepentingan pribadi. Kami ingin komisioner KPK mengedepankan hukum yang berkeadilan, menaati hukum acara di KPK, demi berantas korupsi, bukan demi kepentingan pribadi," beber Hasto..

Dia menegaskan pengakuannya itu tak ada kaitan dengan KPK sebagai institusi.

"Tapi ini kritis pada pimpinan dan komisioner KPK sebagaimana kita kritisi Presiden dan DPR," ujar Hasto. (SP)