KPK Bidik Rekening Gendut Foke

Jakarta - WARA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, menyebut ada beberapa kepala daerah dan kepala daerah yang memiliki rekening gendut seperti yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ditemui di Gedung Kementerian Luar Negeri, pada Selasa, 16 Desember 2014, Abraham, mengungkap salah satu rekening gendut yang dibidik yakni milik mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.

“Iya dia (Foke) ada,” kata Abraham.

Selain, Duta Besar RI di Jerman itu, KPK turut membidik Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Menurut dia, semua laporan PPATK tengah diteliti. Jika, pada akhirnya menunjukkan tindakan yang mengarah ke pidana, ungkap Abraham, maka KPK akan langsung memproses ke tahap selanjutnya.

“Kami akan tindak lanjuti, jika dari hasil kajian rekening gendut itu, ada perbuatan-perbuatan yang mengarahh ke tindak korupsi,” imbuh dia.

Abraham berpendapat, tidak begitu sulit untuk membuktikan seorang pejabat memiliki harta yang bersih atau tidak.

“Karena kan bisa dideteksi, berapa profil gaji mereka dan berapa harta kekayaannya sebagai pejabat negara,” ujar dia.  (VIVAnews)

Ketua Komisi VI DPR : Makin Jelas Rini Soemarno Kerja Untuk Siapa

Jakarta - WARA - Ketua Komisi VI DPR, Hafisz Tohir menyesalkan pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang buka peluang orang asing duduk jadi bos BUMN. Menurut dia, pemerintah sudah kehilangan ruh perjuangan UUD 1945.

"Saya sangat menyesalkan hal tersebut. Semakin jelas Rini Soemarno bekerja untuk siapa. Kita telah kehilangan ruh perjuangan 45 dan tidak berpijak kepada UUD 1945," kata Hafisz dalam pesan singkat, Selasa (16/12).

Adik Hatta Rajasa ini juga mencoba mengigatkan, ketika Rini menjadi bos Astra juga Indonesia tak mampu membuat mobil nasional. Sebab, ada industri asing yang dipersilakan masuk ketimbang memprioritaskan proyek mobil nasional.

"Dulu juga sewaktu dia menjabat Dirut Astra Motor, Indonesia tidak kesampaian membuat mobil nasional karena Jepang masuk dan menghalangi secara industri melalui kepanjangan tangan Toyota Jepang di Astra Indonesia," kata Politikus PAN itu.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuka lebar pintu perusahaan negara untuk warga negara asing. Orang asing diperbolehkan menjadi bos, petinggi perusahaan BUMN jika berhasil lolos dalam proses seleksi.

"Bisa saja orang asing jadi bos BUMN. Tetapi kita ambil dari dalam terlebih dahulu," ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12).

Rini punya alasan mempersilakan orang asing duduk sebagai bos perusahaan BUMN. Dia berdalih, pemilihan direksi BUMN harus melihat persaingan global. Apalagi, lanjut dia, Indonesia bakal menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Terpenting bagi Rini, petinggi perusahaan BUMN mempunyai kompetensi dalam pemasaran dan persaingan global. Ini penting untuk ekspansi perusahaan BUMN di luar negeri. Dia mencontohkan PT Semen Indonesia yang telah memiliki anak usaha di luar negeri yaitu Vietnam.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini melihat, pemasaran internasional perusahaan BUMN masih lemah. Untuk itu, BUMN membutuhkan direktur yang mampu memiliki kompetensi dalam perdagangan internasional.

"Kita pakai head hunter untuk mencari direktur atau calon yang memang mempunyai kompetensi untuk itu," jelas dia.

Untuk masalah gaji bagi direktur asing, kata dia, akan dikaji terlebih dulu. Rini mengaku direktur asing dimungkinkan mendapatkan gaji di atas Gubernur Bank Indonesia atau di atas Rp 200 juta.

"Tapi memang tidak ada kesepakatan tertulis. Itu kemungkinan bisa dikaji," ucapnya. (Merdeka.com

Ahok Akan Umrohkan Marbot Tiap Tahun

Jakarta - WARA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), mengatakan niatnya untuk bisa memberangkatkan marbot ke tanah suci. Ia berharap bisa melaksanakan rencana ini setiap tahun.

Hal ini diungkapkan Ahok dalam pidatonya saat melepas marbot jamaah umroh di Balai Kota, Selasa 16 Desember 2014, tadi pagi. Ada sekitar 30 marbot yang diberangkatkan Pemda DKI tahun ini.

Ahok yang datang sedikit terlambat karena menghadiri rapim dengan Dewan Pengupahan menyatakan keinginannya itu secara gamblang. Tujuannya, kata dia, agar para marbot ini bisa menjadi agen untuk bisa membuat orang tertarik ke masjid.

”Makanya kita juga pengen tugasin mereka untuk beli tanah di sekitarnya. Jadi kalau orang main di lapangan mau masuk, baca surat Ali Imron dulu, biar semua orang jadi baik,” canda Ahok di sela-sela pidato di acara tersebut.

Mereka terpilih setelah melalui tahap seleksi yang dilakukan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Pemprov DKI Jakarta. 30 orang Marbot itu dijadwalkan berangkat pada 18 Desember dengan memakan waktu umroh selama 10 hari.

Program Umroh ini dikatakan Ahok sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah DKI kepada penjaga masjid. Menurut Ahok, mereka dianggap berjasa karena tugas mereka merawat masjid tanpa bayaran adalah pekerjaan yang mulia. (VIVAnews)

Kebijakan Rini Lecehkan Agama, Larang Berjilbab dan Berjanggut, Boleh Bertato

Lembar Kebijakan yang dikeluarkan kementerian BUMN

Jakarta WARA - Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melarang pegawainya memakai jilbab panjang menuai kontroversi hangat diberbagai kalangan.

Masalahnya beberapa kriteria yang dicantumkan dalam rekrutmen PNS Kementerian BUMN dianggap melanggar Undang-Undang UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

Dalam lembar aturan yang dianggap kontroversial tersebut yaitu: melarang pegawai BUMN memakai jilbab panjang, berjanggut panjang, celana menggantung. berperut gendut, bersih dari jerawat, tidak bau badan, tidak banyak luka, tidak bau mulut dan tidak latah.

Namun beberapa poin dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan syariat dari Agama Islam dan juga kondisi fisik dan sosial seseorang.

Kebijakan larangan berjilbab panjang dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap wanita Muslim yang didalam Islam diperintahkan agar wanita menutup auratnya dengan menggunakan jilbab.

Di sisi lain kebijakan Rini memperbolehkan memiliki tato asal tidak terlihat. Padahal adanya tato dalam agama Islam dianggap menghalangi air Wudhu.

Begitu juga dengan ketentuan bau badan dan tidak boleh banyak luka dianggap sebagai pembatasan dengan kondisi fisik seseorang yang bisa saja seseorang ditimpa oleh penyakit gula yang apabila luka sulit untuk sembuh.

“Kalau dia (Rini) melarang pengunaan jilbab, sama saja dia telah melanggar undang-undang, karena ini kebebasan yang menyangkut HAM di dalamnya. Makanya sebelum memutuskan itu, Rini belajar UU dan lihat Pasal 29,” ujar Deding Ishak anggota Komisi VIII DPR, Rabu (17/12).

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid juga menyayangkan kebijakan Rini tersebut dan menurutnya kebijakan tersebut dapat menimbulkan polemik dalam kehidupan beragama.

“Jadi seandainya benar, memang seharusnya Pak Jokowi menegur Ibu Menteri BUMN tersebut,” ujarnya.

Wanita Kukar Ini Bawa Dua Anaknya Diduga Gabung ISIS

Petugas Satreskrim Polres Tasikmalaya menunjukkan barang bukti bendera ISIS di Mako Polres Tasikmalaya, Senin (11/8/2014).

Tenggarong - WARA - Polres Kukar mengendus keberadaan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Kukar. Polisi mendapati seorang perempuan di Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sedang mengurus paspor dengan tujuan Negara Suriah.

Perempuan ini membawa 2 anaknya menuju ke Suriah untuk menyusul sang suami yang lebih dulu ke sana. Dia diduga berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Perempuan ini tak lain suami dari terduga salah satu teroris Palu.

“Kami menerima laporan dari Densus 88 terkait adanya keluarga yang diduga kuat ingin berangkat ke Suriah untuk bergabung dalam kelompok ISIS,” kata AKBP Mukti Juharsa, Kapolres Kukar melalui Kasubag Humas Polres Kukar Iptu Sugeng Hariadi, Selasa (16/12/2014).

Saat ini intel dari Polres Kukar dibantu Polsek Loa Janan terus memantau keberadaan keluarga tersebut. Polres bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan keluarga tersebut dalam kelompok ISIS.

“Kita terus memantau gerak-gerik keluarga tersebut. Jika ada indikasi mencurigakan, kita bisa amankan sementara waktu,” ucap Sugeng. Ia mengatakan, keluarga ini merupakan pendatang. Mereka tinggal di Kukar sejak 2011 silam. Bahkan, sang suami pernah diamankan pada 11 Juni 2011 sebagai terduga salah satu teroris Palu.

Hasil pantauan polisi, keluarga ini kerap berkumpul dengan warga sekitar, belum diketahui apakah mereka sedang sosialisasi terkait ISIS. Namun, hal ini dapat dibubarkan aparat melalui pendekatan kepada warga.

Sebelumnya, Polres menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kukar dan Deklarasi Penolakan ISIS di Wilayah Kukar, Senin (15/12/2014). Acara ini juga dihadiri Bupati Kukar Rita Widyasari. Bupati mengatakan, paham radikalisme dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu Kapolres Kukar AKBP Mukti Juharsa mengatakan, dia dan seluruh jajarannya terus melakukan upaya monitoring hingga ke tingkat desa dan RT untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme.

Saat ini Polres menggiatkan sejumlah forum masyarakat, salah satunya forum RT yang fungsinya mengontrol hal yang mencurigakan dalam lingkungan sekitar agar dapat dilakukan penecagahan dengan cepat dan tepat.

“Para kapolsek dan jajarannya terus kami dorong untuk menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah mereka masing-masing,” ujar Mukti. (Tribun)