Menlu Tak Setuju Hamas Bangun Kantor di Jakarta

RI hanya mengakui Kedutaan Besar Palestina saja untuk saat ini.

Sejumlah anak-anak bermain di bawah bendera Palestina saat aksi

WARA - Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, mengatakan tidak setuju dengan rencana pembukaan kantor perwakilan Hamas di Jakarta. Dalam surat elektronik yang dikirimkan kepada VIVAnews pada Senin 1 Desember 2014, mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu menyebut Palestina telah memiliki Kedutaan Besar di Jakarta.

“Palestina kan sudah memiliki kedutaan besar di Jakarta,” tulis Retno.

Dia kemudian, menyarankan supaya organisasi tersebut berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kedubes Palestina di Jakarta. “Kita hanya mengakui Kedutaan Palestina saja untuk saat ini,” kata dia.

Pada akhir pekan lalu, tujuh orang delegasi organisasi Hamas, Palestina menyambangi DPR. Ada tujuh orang delegasi yang datang dan dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Politik Hamas, Abu Umar Muhammad.

Umar mengatakan, kehadiran mereka di Jakarta dalam rangka mencari dukungan kepada Indonesia untuk membuka kantor perwakilan di Tanah Air. Dengan diizinkan membuka kantor perwakilan di Indonesia, itu menjadi satu bentuk dukungan Indonesia terhadap Hamas.

Sebelumnya, ungkap Umar, Hamas telah memiliki kantor perwakilan di India, Moskow, dan Jerman. (VIVAnews)

Gubernur Tandingan: Saya Mulai Besok Akan Blusukan

Massa FPI menggelar rapat akbar di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/12/2014). Mereka menuntut agar Gubernur DKI basuki Tjahaja Purnama (Ahok) turun dari jabatannya. 

Jakarta - WARA - KH Fakhrurozy resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh presidium penyelamat Jakarta di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/12/2014).

Walaupun dirinya dideklarasikan oleh aliansi Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) menjadi gubernur, ia mengaku terpilih karena rakyat yang memilih.

"Saya dipilih rakyat kok. Memang, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI belum mengutus saya menjadi gubernur. Cuma, kalau si Ahok, kan dilantik di DPRD oleh presiden. Nah, DPRD itu menurut saya ya rakyat," ucapnya di depan Balaikota.

Ia juga menuturkan, dirinya akan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, rencananya ia akan blusukan di beberapa tempat mulai besok, Selasa (2/12/2014).

"Soal program-program saya, nanti sajalah dibahas. Tapi, kalau ditanya kenapa saya yang jadi Gubernur, toh tukang becak aja bisa kok jadi gubernur," tuturnya. (WARTA KOTA)

HUT Korpri Jokowi Minta PNS Tinggalkan Mental Priayi

Jakarta - WARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menjalankan perannya sebagai guru dan teladan di tengah-tengah masyarakat.

Jokowi yang bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara peringatan Hari Korpri meminta jajaran aparatur meninggalkan mental priayi dalam melayani tugas dan tanggung jawabnya.

"Tinggalkan mental priayi atau penguasa. Jadilah Korpri yang mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan dan kesejahteraan rakyat. Saya berpesan laksanakan penataan birokrasi yang menjadikan birokrasi yang bersih, birokrasi yang kompeten, birokrasi yang melayani masyarakat dengan lebih cerpat lagi," tegas Jokowi.

Presiden yang hadir didampingi ibu negara Iriana ini juga berpesan agar segenap aparatur negara dimana pun berada meninggalkan ego-ego sektoral masing-masing.

Dan yang tak kalah penting, Jokowi meminta para aparatur untuk terus menjunjung tinggi kode etik profesi, sumpah jabatan, dan berpegang teguh komitmen Panca Prasetya Korpri.

"Tinggalkan ego sektoral, tinggalkan ego kedaerahan. Jaga kode etik profesi, sumpah jabatan. Buktikan pada masyarakat bahwa integritas semakin berkualitas," pesan Jokowi.

"Selamat menunaikan tugas. Lanjutkan pengabdian, karya terbaik saudara semua untuk dipersembahkan pada bangsa dan negara," ajak Jokowi.

Memakai seragam Korpri, Jokowi bertindak sebagai pembina upacara. Sedangkan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menjadi pemimpin upacara.

"Selamat ulang tahun Korpri yang ke 43 tahun. Semoga menjadi abdi negara yang baik," sambutan Jokowi kepada seluruh aparatur negara yang merayakan HUT Korpri yang hadir.

Sejumlah anggota kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK) tampak hadir. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, dan Menkes Nila Moeloek. (TRIBUNNEWS.COM)

Indonesia Harus Hati-hati dengan Niat Hamas Buka Kantor di Jakarta

Jangan sampai RI terbawa dalam konflik perpecahan internal Palestina.

Seorang perempuan memegang Bendera Indonesia & Palestina saat aksi solidaritas mengutuk penyerangan Masjid Al-Aqsa oleh Israel di Jakarta, Jumat (14/11/2014).

WARA - Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta Pemerintah RI, bersikap hati-hati terhadap kunjungan delegasi Hamas ke pertemuan dengan anggota DPR RI pada Jumat, 28 November 2014. Tujuan dari kunjungan mereka saat itu, yakni meminta dukungan untuk mendirikan kantor perwakilan di Jakarta.

Dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews pada Senin, 1 Desember 2014, mantan Dekan Fakultas Hukum itu berharap Pemerintah Indonesia tidak langsung memberikan dukungan begitu saja terhadap rencana itu. Menurut Hikmahanto, ada tiga hal yang patut untuk diperhatikan pemerintah.

“Pertama, apakah kantor perwakilan Hamas akan menjadi kantor perwakilan Palestina?,” tanya dia.

Sebab, kata Hikmahanto, RI telah lama mengakui Palestina sebagai negara yang dideklarasikan pada 16 November 1988 di Aljazair. Pengakuan itu, lanjutnya, diwujudkan dalam Joint Communique dimulainya hubungan diplomatik antara RI dengan Palestina pada tingkat Kedutaan Besar pada 19 November 1989.

“Kedua, di Palestina, terdapat dua faksi kuat yaitu Fatah dan Hamas. Kedua faksi ini, memiliki perbedaan yang signifikan terkait Negara Palestina merdeka,” ujar Guru Besar UI itu.

Bagi Fatah, ungkap Hikmahanto, mereka bisa menerima kenyataan Israel sebagai sebuah negara yang berdampingan dengan Palestina. Namun, Hamas justru mengambil sikap yang berseberangan.

“Mereka akan selalu memperjuangkan untuk tidak akan mengakui Negara Israel demi kemerdekaan Palestina,” kata dia.

Hikmanto mengingatkan agar Indonesia tidak perlu ikut terlibat dalam perpecahan internal di Palestina. Yang perlu wajib didukung, kata dia, yakni kemerdekaan Palestina.

“Tetapi, Indonesia tidak perlu sampai harus berada di dalam pusaran perpecahan internal Palestina,” imbuh dia.

Hal ketiga yang perlu diperhatikan yaitu, Indonesia perlu berkonsultasi kepada pemerintah resmi Palestina di Jakarta, termasuk dengan Duta Besar Palestina.

Dalam keterangan tertulisnya, Hikmahanto menyarankan agar RI sebaiknya memiliki kebijakan satu Palestina (One Palestina Policy).

“Siapa pun pemenang pemilu di Palestina, apakah dia berasal dari Fatah atau Hamas dan mereka menjadi penguasa yang sah, maka dia lah yang menjadi pemerintah resmi di mata Indonesia,” ujarnya.

Hikmahanto turut menyarankan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, agar memberi penjelasan kepada para penyelenggara negara mengenai sikap Indonesia atas masalah yang menimpa Palestina.

“Tujuannya, supaya Indonesia memiliki satu persepsi dan sikap mengenai Palestina,” kata dia.

Minta Dukungan

Sebelumnya, keinginan Hamas itu disampaikan kepada DPR dan diterima oleh Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq pada akhir pekan lalu. Di mata Mahfudz, keinginan Hamas membuka kantor perwakilan menandakan kesediaan faksi tersebut untuk membuka komunikasi ke dunia luar. Tujuannya, agar mendorong kerangka penyelesaian dalam masalah Palestina.

Mahfudz membantah dengan dibukanya kantor perwakilan Hamas di Jakarta akan menggeser otoritas resmi dan fungsi Kedubes Palestina di Jakarta.

“Keberadaan kantor itu akan memudahkan komunikasi kepada dua aktor politik utama Palestina, yaitu Fatah dan Hamas,” kata dia. (VIVAnews)

Ahok Tanggapi FPI: Kenapa Enggak Bikin Tuhan Tandingan Sekalian

WARA - Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), kembali melakukan aksi menentang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam aksi kali ini, direncanakan akan melantik Ketua GMJ KH Fachrurozi Ishaq sebagai gubernur tandingan.

Ahok agak kesal mendengar rencana FPI akan melantik gubernur DKI Jakarta tandingan. Menurutnya, ini telah melanggar konstitusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014.

"Enggak apa-apa lah. Ngapain tandingan enggak fair lah. Kenapa gak bikin Tuhan tandingan sekalian," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/12).

Sebelumnya, salah seorang peserta aksi, Maman mengatakan mengenai pelantikan gubernur tandingan, dirinya mengaku masih koordinasi dengan sejumlah perangkat aksi guna memastikan keberlangsungannya.

"Kita belum tahu kepastian (pelantikan gubernur tandingan) nya. Tapi kita lihat perkembangan selanjutnya dalam aksi nanti," kata Maman di di Bunderan HI, Jakarta Pusat, Senin(1/12).

Selain itu, massa juga kerap kali terdengar meneriakkan yel-yel dan jargon dalam menyemangati aksi mereka. Seluruh yel-yel tersebut menekankan bahwa GMJ dan seluruh warga DKI, menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Turun.. turun.. turunkan Ahok! Turunkan Ahok sekarang juga," katanya.

"Gue gak mau tahu, yang penting Ahok turun!" kata orator meneriakkan yel-yel disambut massa aksi dari GMJ. (Merdeka.com)