Bambang Widjojanto Masih Aktif sebagai Wakil Ketua KPK

Wakil ketua KPK, Bambang Wdjojanto.

Jakarta - WARA - Bambang Widjojanto menyatakan masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang, yang beberapa waktu lalu ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim Polri, kini masih berkantor di gedung KPK.

"So far so good (baik saja), masih (bisa menjalankan tugas)," kata Bambang saat berbincang dengan wartawan di kedung KPK, Jakarta, Rabu dini hari, 28 Januari 2015.

Bambang mengatakan bahwa hingga kini dia masih mempunyai suara dalam sebuah forum gelar perkara di KPK. Dia juga menyebut secara yuridis-formal, masih bisa terlibat dalam pengambilan kebijakan strategis di lembaga antikorupsi itu.

Meski demikian, Bambang menyadari bahwa kini dia telah menyandang status tersangka, dan secara sadar mulai mengurangi porsi dalam pengambilan keputusan.

"Paling tidak saya harus mulai tahu diri. Saya sudah mengundurkan diri, mengajukan surat, dan pimpinan katanya, saya dengar ingin membuat surat ke Presiden. Saya tunggu," ujarnya.

Namun Bambang mengaku belum mendapat informasi resmi mengenai surat permohonan pemberhentian sementara yang diajukannya kepada Pimpinan KPK.

"Secara resmi belum. Saya mendengar kabar, namun belum menyampaikan resmi. Sebaiknya nanti kalau sudah disampaikan resmi," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, para pimpinan KPK bersepakat untuk menolak surat permohonan pemberhentian sementara yang diajukan Bambang Widjojanto. Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, mengatakan bahwa pimpinan berkeyakinan kasus yang menjerat Bambang Widjojanto adalah sebuah rekayasa.

Selain itu, Johan mengatakan bahwa Bambang Widjojanto masih dibutuhkan sebagai Wakil Ketua. Terlebih pimpinan kini hanya tinggal empat orang, setelah Busyro Muqoddas habis masa jabatannya.

"Pimpinan KPK tinggal empat, jika Pak BW (Bambang Widjojanto) nonaktif tinggal tiga. Jadi karena itu pimpinan tadi memutuskan untuk menolak permintaan pengunduran diri Pak BW," kata Johan di kantor KPK, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015.

Setelah ditolaknya pemberhentian sementara itu, kini nasib Bambang berada di tangan Presiden Joko Widodo. KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. "Tinggal sekarang ada di tangan Presiden Jokowi apakah akan megeluarkan Keppres pemberhentian sementara atau tidak," kata Johan. (Viva)

Mahasiswa UI Gelar Tenda di Kantor KPK

Sejumlah anggota organisasi yang menamakan diri Laskar KPK melakukan aksi teatrikal di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (9/6).

Jakarta - WARA - Empat pemuda terlihat tidur pulas di samping sebuah tenda berukuran sekitar 3x3 meter. Sementara di dalam tenda berwarna oranye itu, dua orang lain juga terlihat sedang tidur.

Meski terlihat ada tenda, para pemuda tersebut bukan sedang melakukan kemping. Mereka sedang berada di Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan, atau gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi.

Para pemuda dari mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia itu tengah melakukan aksi simpatik memberi dukungan kepada KPK yang tengah menghadapi kisruh. Tenda digelar tepat di depan tangga lobi Gedung sebagai tempat melakukan aksi menginap untuk mengawal KPK.

"Yang mennginap ada sepuluh orang, kita dari BEM UI," Ketua BEM UI, Andi Aulia Rahman, di gedung KPK, Jakarta, Selasa dini hari, 27 Januari 2015.

Andi mengatakan bahwa peserta aksi menginap itu akan bertambah pada esok hari. Dia mengaku belum mengetahui hingga kapan aksi tersebut akan dilakukan. "Lihat perkembangan," ujarnya.

Para mahasiswa sempat bertemu pimpinan KPK yang diwakili Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Andi mengatakan bahwa mereka sempat berbincang dengan para pimpinan itu.

"Klarifikasi tentang isu yang beredar. Yang paling penting kita tanyakan, kalau komisioner ditersangkakan, apakah masih berjalan. Pak BW (Bambang Widjojanto) bilang ini arahnya ke penghancuran. KPK akan terus ada bagaimana pun komisionernya," tutur Andi. (Viva)

Jokowi Penyebab Kegaduhan Politik

Ilustrasi

Jakarta – WARA -  Presiden Joko Widodo dianggap sebagai penyebab kegaduhan politik di Tanah Air.

Dosen program pascasarjana yang juga pengamat politik dari Universitas Indonesia, Mohammad Nasih mengatakan kegaduhan politik bermula dari pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Budi Gunawan adalah calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kegaduhan politik sekarang ini disebabkan oleh Joko Widodo. Bermula pengajuan Budi Gunawan ke DPR. Ini diamankan DPR sehingga Jokowi harus menanggung resikonya," kata Mohammad Nasih dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Selasa (27/1/2015).  

Budi Gunawan, lanjut Nasih, adalah calon yang tidak dikehendaki oleh Jokowi. Apalagi sebelum pencalonan, penolakan masyarakat terhadap Budi Gunawan sangat kuat. Budi Gunawan selalu dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut. Budi telah membantah memiliki rekening tidak wajar.

 Alasan Joko Widodo ’terpaksa’ mengajukan Budi Gunawan. Pertama, Budi Gunawan dianggap memiliki jaringan yang luas. Kedua, kata Nasih, Budi Gunawan merupakan calon yang dikhendaki oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.  

Hingga akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan menerima gratifikasi.

"KPK Menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Awalnya Joko Widodo diuntungkan karena calon yang tidak diinginkan ditolak oleh orang lain".  

Imbas dari pencalonan BG, selain penolakan semakin meluas, muncul perseteruan antara KPK dengan Polri. Setelah KPK menetapkan BG sebagai tersangka, kemudian Polri menetapkan salah satu Komisioner KPK Bambang Widjojanto.  

Kegaduhan politik harus dihentikan karena imbasnya berdampak luas seperti energi pemerintah menjadi terbuang sia-sia. Kritik yang ditunjukan Presiden Joko Widodo justru dilancarkan oleh partai pendukung khususnya PDIP.  

"KMP tidak melakukan gerakan. Yang mengkritik justru dari partai pendukung seperti Effendi Simbolon mengatakan ini presiden yang prematur. Ini menunjukan konflik diinternal  PDIP," ujarnya. (SP)

Ulama Mesir Dukung Penangkapan Pendukung Ikhwanul Muslimin

Massa pendukung Ikhwanul Muslimin dan pendukung Presiden Abdel Fattah al-Sisi, bentrok di Kairo, Minggu (25/1/2015).

Singapura - WARA - Seorang ulama ternama Mesir, Selasa (27/1/2015), mendukung langkah pemerintah menahan lebih dari 500 orang pendukung Ikhwanul Muslimin yang kini menjadi organisasi terlarang di Mesir.

Penahan ratusan orang itu menyusul bentrokan yang terjadi akhir pekan lalu dalam peringatan revolusi rakyat Mesir 2011.

"Saya tidak kaget dengan kabar ini karena para kriminal memang seharusnya dihukum," kata Ulama Besar Mesir Sheikh Shawky Allam kepada jurnalis di Singapura.

"Saya mengecam keras aksi mereka karena mereka adalah para kriminal yang mencoba melawan hukum negara kami," tambah Sheikh Allam yang melakukan kunjungan empat hari di Singapura memenuhi undangan Dewan Agama Islam negeri tersebut.

"Mereka yang ditahan akan diajukan ke pengadilan. Alasan penahanan mereka bukan masalah politik tapi karena mereka sudah melawan hukum," lanjut Sheikh Allam.

Sebelumnya, pada Senin (26/1/2015), Menteri Dalam Negeri Mesir Mohamed Ibrahim mengatakan aparat keamanan menahan 516 "elemen" Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam penembakan, menanam bahan peledak dan meledakkan sejumlah fasilitas.

Penangkapan itu dilakukan setelah 20 orang, sebagian besar pengunjuk rasa, tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan, Minggu (25/1/2015).

Pendukung Ikhwanul Muslimin menyerukan unjuk rasa menentang Presiden Abdel Fattah al-Sisi di saat Mesir merayakan empat tahun tergulingnya mantan presiden Hosni Mubarak. (KOMPAS.com)

Rakyat Dukung Penuh Pemberantasan Korupsi, Elite Masih Setengah Hati

Fahira Idris

Jakarta – WARA - Badai konflik antara Polri dan KPK yang sudah berulang terjadi menandakan belum ada formulasi yang permanen menggerakkan lembaga penegak hukum di negeri ini untuk bergerak bersama memberangus korupsi. Ini dikarenakan para elite negeri ini masih setengah hati menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.

Anggota DPD Fahira Idris melihat, saat ini hanya rakyat yang mendukung penuh pemberantasan korupsi.  Sementara elite, baik itu dari institusi penegak hukum, parpol, legislatif, maupun eksekutif masih setengah hati.

"Selama tuduhan korupsi tidak mengarah ke pribadi maupun institusi tempat elite tersebut bernaung,  mereka akan teriak dukung pemberantasan korupsi. Namun, ketika indikasi korupsi diarahkan kepada mereka, maka para elite beserta kelompoknya akan ramai-ramai melawan, Saya tidak mengatakan semua elite, tetapi kondisi ini yang terjadi sekarang," ujar Fahira di Jakarta (27/1).

Memang sangat sulit untuk tidak menghubungkan penangkapan Pimpinan KPK  Bambang Widjojanto dengan penetapan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Sementara, momentum KPK yang menetapkan Budi Gunawan sehari menjelang uji kelayakan dan kepatutan di DPR juga tidak lepas dari pertanyaan publik, karena kasus ini sudah diusut lama.

"Pemberantasan korupsi menjadi sulit, saat para elite saling sandera. Istilahnya, antarmereka berkata ’selama saya tidak diganggu, saya juga tidak akan bongkar masalah Anda di masa lalu’. Bahkan saya sering dengar para elite, baik di eksekutif maupun legistatif yang punya kewenangan melakukan uji kelayakan untuk para calon penegak hukum sengaja meloloskan calon bermasalah, agar ketika para elite ini diserang mereka punya kartu untuk menyerang balik," ungkap senator asal Jakarta ini.

Selama praktik-praktik saling sandera seperti ini masih terjadi, pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin jauh panggang dari api. "Rakyat yang sudah sepenuh hati mendukung pemberantasan korupsi hanya bisa mengelus dada karena terjadi kemacetan antarinstitusi untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi," kata Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Menurut Fahira, rakyat sebagai pemilik sah republik ini dibuat bingung dengan perilaku para elite, yang di satu sisi saling melindungi jika ada kesamaan kepentingan dan saling menyerang jika sudah berbeda tujuan.

"Sampai kapan pun, gesekan antara penegak hukum akan terjadi, selama mereka yang diatas sana saling sandera. Harusnya sekarang ini, energi rakyat diarahkan untuk menggerakkan roda ekonomi, bukan malah terkuras memikirkan perilaku para elite negeri ini," tukas Fahira. (SP)