Harga BBM Naik, Angka Kemiskinan Diprediksi Bertambah

Jakarta – WARA,

Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter dikhawatirkan bisa memicu bertambahnya angka kemiskinan di Kota Malang.

Hal tersebut karena harga BBM merupakan komoditi utama kebutuhan masyarakat, sehingga bisa menyebabkan harga kebutuhan pokok lain ikut naik.

Kasie Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Wahyu Furqandari mengatakan, jumlah penduduk miskin Kota Malang tahun 2013 mencapai 40.900 orang atau 4,85 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 840.803.

Jumlah penduduk terus bertambah setiap tahun di Kota Malang. Tahun ini jumlah penduduk berubah menjadi 845.973 jiwa.

”Naiknya harga BBM kemungkinan bisa menambah jumlah kemiskinan,” kata Wahyu, Rabu, 19 November 2014.

Menurutnya, warga miskin adalah mereka yang pendapatan per bulan hanya Rp362.162. Naiknya harga BBM akan membuat pengeluaran semakin membengkak dan diprediksi menambah jumlah kelompok miskin baru, jika tidak dibarengi dengan pemasukan yang bertambah.

”Saat ini perpindahan jumlah penduduk kalangan garis menengah ke miskin memang belum ada parameternya. Tetapi, harga BBM yang naik membuat pengeluaran masyarakat menjadi lebih tinggi,” katanya.

Dia menuturkan, saat ini jumlah orang bekerja di Kota Malang sebanyak 398.094 jiwa, sementara penganggurannya mencapai 33.309 jiwa.

”Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,4 persen,” jelasnya.

Sementara, inflasi Kota Malang pada tahun 2013 mencapai 7,92 persen. Sejak Januari hingga Oktober 2014 sebesar 3,71 persen. Kenaikan harga BBM diprediksi menyumbang kenaikan inflasi 0,5 persen di Kota Malang.

Harga pangan naik

Akibat kenaikan harga BBM, saat ini berbagai harga barang kebutuhan pokok ataupun barang elektronik melejit naik.

Di Pasar Blimbing contohnya, harga buncis dan cabai mengalami kenaikan hingga lebih dari 100 persen. Harga cabai sebesar Rp55 ribu per kilogram dari harga normal Rp8 ribu per kilogram. Sedangkan buncis dari Rp6 ribu per kilogram menjadi Rp14 ribu per kilogram.

Musim hujan yang tidak ramah pada sayur ditambah naiknya harga BBM membuat harga melesat naik.

”Kalau hujan, sayur mudah rusak jadi mahal, ditambah BBM naik, ongkos kirim juga ikut naik. Harga sayur jadi tambah mahal,” kata Sri Juniarti, seorang pedagang sayur pasar setempat.

Menurutnya, harga masih bisa merangkak naik kembali akibat musim hujan dan inflasi barang lain, akibat BBM yang naik.

Harga barang elektronik juga ikut naik. Barang yang peka terhadap perubahan nilai tukar dollar itu naik setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM.

Sebelum harga naik, sejumlah pembeli merasa kesulitan mencari barang elektronik lantaran pemilik toko belum berani menentukan harga baru.

”Selasa pagi itu saya beli pompa air banyak yang bilang kosong, pegawainya masih takut memberi harga baru. Agak sore baru dapat, tapi harganya sudah naik. Kalau Senin harganya Rp1,5 juta berubah jadi Rp1,8 juta,” kata Prayitno, pembeli pompa air di Malang, Rabu, 19 November 2014. (VIVAnews)

Harga BBM Naik, DPR Akan Panggil Menkeu

Jakarta- WARA,

Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus menuai kritikan. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan menuding pemerintah melanggar undang-undang dalam menerapkan kebijakan itu.

”Mengacu kepada UU, seharusnya pemerintah menurunkan harga BBM, bukan menaikkan. Sebab, dalam anggaran masih memiliki SAL (saldo anggaran lebih) dan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), jika terjadi kebutuhan dana,” kata Marwan di Jakarta, Kamis 20 November 2014.

Dijelaskannya, pasal 14 ayat 13 UU No 12 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan menaikan BBM, karena perubahan kurs dan harga minyak. Dan, jika disimulasikan akan menghasilkan penurunan harga BBM 25-30 persen.

”Tapi anehnya, pemerintah malah menaikan harga BBM, jelas bukan mengindikasikan kepatuhan pada UU,” tutur politisi asal Dapil Lampung ini.

Mantan Ketua DPRD Lampung ini menilai kenaikan BBM yang dilkakukan oleh Presiden Joko Widodo sungguh tidak tepat, justru sebaliknya menyengarakan rakyat.

”Kita ketahui juga kondisi APBN P 2014 sangat aman: cash flow terjaga dan defisit 2,4 persen tidak akan terlampaui sampai akhir tahun,” tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, DPR akan meminta penjelasan dari pemerintah, khususnya Menteri Keungan dan Bappenas. Komisi XI akan memanggil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk meminta penjelasan resmi pemerintah.

”Jika penjelasan tidak memiliki argumentasi yang kuat, DPR akan mengusulkan ke pimpinanan DPR RI untuk meminta penjelasan langsung dari Presiden melalui hak bertanya dan semuai mekanisme yang di atur dalam MD3 dan Tatib DPR RI,” katanya. (VIVAnews)

JK: Konflik Antar Agama karena Tokoh 'Jual Murah' Surga

Jakarta - WARA,

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa sebenarnya semua agama adalah sama. Semua, mendoakan ke selamatan bagi saudara-saudaranya sesama manusia. Meski, dengan cara yang berbeda-beda.

"Kalau Islam assalamualaikum, Kristen shalom, hindu om swastiastu. Artinya sama, mendoakan keselamatan," kata Kalla, dalam pembukaan HUT ke 102 Muhammadiyah, di Gedung MPR, Jakarta, Kamis 20 November 2014.

Namun, Kalla mengaku heran dengan masih maraknya konflik atas nama agama. Menurut dia, salah satu pemicu lahirnya konflik antaragama itu adalah ketidakadilan dan adanya ajaran yang salah.

"Banyak pemimpin agama yang menjual murah surga," ujar Kalla.

Kalla melanjutkan, banyak pemimpin agama yang mengajarkan bahwa membunuh, membakar semua hal yang berbeda dengan agamanya akan masuk surga.

"Banyak bom bunuh diri, membunuh orang, tentu mereka tidak mengejar uang, atau kedudukan tetapi mencari surga," kata Kalla.

"Apa yang terjadi di Timur Tengah, ISIS misalnya dengan membunuh orang tanpa kita tahu sebabnya, karena mereka menjual murah surga," kata dia.

Kemudian, kata Kalla, di Poso dan Aceh, mereka membunuh, bahkan sambil tersenyum. Sebab, mereka dijanjikan mendapart surga oleh ajaran yang sesat.

Untuk itu, Kalla meminta kepada semua tokoh agama dan organisasi massa Islam untuk bersama-sama mengajarkan hal yang sebenarnya. Di mana, untuk masuk ke surga tidak dengan membunuh sesama.

"Dasar keagamaan sangat penting dilaksanakan bahwa kita harus menjaga perdamaian dalam kehidupan sehari-hari," kata dia.

Dia berharap, Muhammadiyah bisa memberikan ajaran agama yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

15 konflik besar
Kalla juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah dilanda 15 konflik besar selama sembilan tahun. Konflik besar ini, kata Kalla, diukur dengan korban jiwa yang mencapai lebih dari 10 ribu jiwa.

Dalam jumlah tersebut, 10 diantaranya berkaitan dengan ketidakadilan politik dan ekonomi. Sementara itu, lima konflik lainnya karena ideologi dan sparatisme. "Untuk itu, kita harus menjaga perdamaian, keadilan antara masyarakat dan antar daerah," katanya.

Namun, kata dia, setelah Indonesia lepas dari berbagai konflik, Indonesia menjadi negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

"Begitu juga kita punya kebanggaan bahwa negara yang penuh dengan warga beragama Islam yang besar, bisa menjalankan pemerintahan yang demokratis dan aman pula," ujar dia.

Berbeda dengan banyak negara lainnya, kata Kalla, yang kerap kali memposisikan pemilu sebagai pemicu konflik. "Kita bangga menjalankan demokrasi dan perdamaian sekaligus," katanya. (VIVAnews)

Kenaikan Harga BBM Bikin Nelayan "Menjerit"

Jakarta – WARA,

Sejumlah nelayan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluh akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Padahal, kondisi nelayan di Kupang saat ini sudah sulit, ditambah dengan kenaikan harga BBM.

Meski demikian, ribuan nelayan di sana pasrah dengan kondisinya saat ini. Terutama, ketika biaya operasional yang membengkak.

"BBM naik menyulitkan kehidupan kami yang berpenghasilan pas-pasan," ujar Daud G Timah, seorang nelayan, Kamis, 20 November 2014.

Daud menuturkan, untuk sekali melaut saja, para nelayan membutuhkan bahan bakar sebanyak 50 liter. Wilayah pencariannya pun jauh di tengah laut. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga solar subsidi.

"Hasil penjualan ikan juga tidak bisa menutupi biaya penggunaan BBM," kata Daud.

Ironisnya, sebagian besar nelayan di Kupang belum mengetahui akan adanya kenaikan harga BBM. Sebab, saat pengumuman kenaikan, para nelayan sedang berada di tengah laut untuk mencari ikan. Biasanya, mereka melaut tiga hingga empat hari.

Selain mengeluhkan kenaikan harga BBM, para nelayan juga mengeluh kesulitan mendapatkan pasokan solar dari solar packed dealer nelayan (SPDN). Sebab, kuota yang diberikan Pertamina ke SPDN stoknya terbatas, sedangkan jumlah nelayan makin banyak.

Tak cuma itu, mereka juga sudah tidak dilayani bila membeli solar ke SPBU. Kalau ingin membeli solar di SPBU, para nelayan harus menunjukkan surat izin dari pihak terkait.

Sandarkan perahu
Cara berbeda dilakukan Kelompok Nelayan Wanasari, Kecamatan Kuta, Tuban, Kabupaten Badung, dalam menyikapi kenaikan harga BBM. Mereka menaruh perahu di kolong Tol Bali Mandara.

Ketua Kelompok Nelayan Wanasari, Made Sumasa, menuturkan sebagai nelayan yang juga menyewakan perahu kepada pemancing, para nelayan serba salah dengan kenaikan BBM.

"Kalau mau dinaikkan tarifnya, berapa harus kami naikkan. Karena masih bingung maka kami kompak tidak beroperasi dulu dan menyandarkan di bawah tol ini," kata Sumasa.

Jika tak sedang melaut, kata Sumasa, nelayan Tuban menyewakan perahu kepada para pemancing. Sekali sewa dipatok harga sebesar Rp350 ribu. Dengan naiknya BBM, Sumasa dan rekannya masih tidak berani menaikkan tarif sewa.

"Harga normal Rp350 ribu saja sering tawar menawar. Apalagi sekarang solar naik dan tarif kami naikkan, bisa-bisa tak ada yang menyewa karena mahal," keluhnya.

Entah sampai kapan mereka akan mogok beroperasi. Sumasa mengaku belum membahasnya bersama rekan-rekan.

Di tempat terpisah, nelayan Kedonganan juga tidak melakukan aktivitas. Mereka memilih untuk duduk santai di pesisir pantai.

"Kalau dulu kita melaut cukup dengan 4 liter. Sekarang harus mikir lagi. Lumayan Rp2 ribu naiknya per liter," ujar Imam, nelayan di Kedonganan, Kuta Utara. (VIVAnews)

KMP Adukan Pelantikan Ahok, Komisi II Akan Panggil Mendagri

Jakarta - WARA,

Koalisi Merah Putih (KMP) DPRD DKI menyambangi komisi II DPR. Mereka mengadukan pelantikan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur definitif yang dinilai tak sesuai prosedur.

Atas laporan tersebut, Komisi II DPR memutuskan akan segera memanggil Mendagri Tjahjo Kumolo. Hal itu guna meminta kejelasan landasan yuridis pelantikan Ahok tersebut.

"Kita akan undang Menteri Dalam Negeri. Jangan sampai ini menjadi masalah yang berkepanjangan," kata Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria saat menutup rapat konsultasi di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (19/11).

Tak hanya itu, dia juga meminta DPRD DKI menyudahi kisruh dengan Ahok. Ibu kota negara harus dijaga agar situasinya tenang dan damai.

"DPRD DKI juga harus ikut menyejukkan suasana ibu kota. Kami sebagai komisi dua akan mengambil langkah-langkah ke depan," terang politikus Gerindra tersebut. (Merdeka.com)