Serangan Hamas Tak Bisa Ditolerir

Menurutnya, korban yang jatuh di pihak Palestina adalah tragedi.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama. (Reuters/Kevin Lamarque)

Warta Nusantara- Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama kembali menegaskan bahwa AS berpihak pada Israel dan tidak bisa mentolerir serangan Hamas ke Israel.

“Sekarang saya akan menegaskan, tak satupun negara yang terima jika ada roket yang ditembakkan ke arah warga sipilnya. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa Israel punya hak mempertahankan diri dari apa yang saya sebut sebagai serangan Hamas yang tidak bisa ditolerir,” ujar Obama.

Selain itu, Obama mengaku termotivasi oleh usulan Mesir untuk mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Palestina.

“Kami termotivasi oleh usulan yang dibuat Mesir untuk mencapai tujuan mengembalikan ketenangan. Secara umum, situasi di Gaza mengingatkan kita lagi bahwa status quo tidak bisa bertahan lama dan satu-satunya cara mewujudkan keamanan adalah perdamaian abadi antara Israel dan Palestina,” kata Obama.

Pernyataan itu disampaikan Obama dalam jamuan buka puasa bersama para diplomat dari negara Arab dan Muslim di Gedung Putih hari Senin (14/7/2014). Obama mengatakan, tujuan AS adalah untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan bagi warga Israel maupun Palestina.

Obama mengatakan pula bahwa korban yang jatuh di pihak Palestina adalah tragedi.

“Jatuhnya korban tewas dan cedera dari kalangan warga sipil Palestina adalah tragedi, itulah sebabnya kami menekankan perlunya melindungi warga sipil, siapapun dan dimanapun mereka tinggal,” tambah Obama.

Obama mengatakan, AS akan melakukan segala upaya untuk mengembalikan gencatan senjata yang tercipta pada tahun 2012 di antara kedua belah pihak. (Reuters)

Neneng, Korban Kesewenangan PDIP

Majalengka-WN,
Adalah Neneng Een Komariah, mantan anggota DPRD fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Majalengka (wakil rakyat perempuan, sang penyambung lidah aspirasi kaum petani) dikaki bukit Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Tejamulya Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Telah menjadi korban atas kesewenangan partai PDIP, yang memfitnahnya meninggal dunia, sementara dirinya dalam kondisi segar bugar.

Sungguh sangat aneh tapi benar-benar nyata, mungkin dari sekian banyak para wakil rakyat atau anggota DPR/DPRD yang ada di Indonesia, tampaknya hanya Neneng Een Komariah saja yang mengalami nasib tragis dilengserkan oleh partai PDIP dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka Jawa Barat dengan dasar alasan dinyatakan "telah meninggal dunia" (Pasal 94 ayat 1 huruf a, UU susduk MPR/DPR/DPRD), padahal dengan jelas kondisi Neneng, dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Selain alasan yang sangat biadab tersebut, konon katanya Neneng dianggap sebagai kader partai yang telah melanggar ketentuan AD/ARD Partai, karena ada anggota kluarganya yang menjadi anggota partai dan menjadi caleg dari partai lain.

Hal tersebut membuat hati Neneng merasa sangat terluka atas tuduhan dan dasar-dasar alasan yg dibuat sangat kental dengan nuansa politis dan sangat diskriminatif. Terlebih surat ajuan PAW yang terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi terbut, tiba-tiba dan tanpa disengaja ditemukan langsung oleh Neneng di ruangan bagian umum Sekretariat Dewan DPRD Kab. Majalengka Jawa Barat.

Sebelum mengambil upaya gugatan hukum melalui Pengadilan Negeri Majalengka, yang kemudian pada akhirnya memilih tidak meneruskan proses gugatan setelah proses hukum itu sendiri tidak dihormati alias mereka labrak.

Neneng, sebenarnya telah berupaya menanyakan tentang masalah, mengapa dirinya sampai diperlakukan sedemikian oleh parpol yang konon katanya mempunyai jargon sebagai partai "wong cilik" dan parpol yang pengusung demokrasi, dengan berkirim surat secara resmi kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan. Namun sayang, 3 kali surat yang dia kirimkan, ternyata sampai dengan detik ini pun tak kunjung mendapatkan jawaban.

Neneng mnuturkan, bahwa jika dirinya dianggap telah melanggar ketentuan AD/ART partai, maka semestinya dirinya terlebih dahulu diberikan teguran melalui surat peringatan SP1 dan SP2. Dan jika pemberhentian tersebut didasarkan hanya karena gara-gara ada anggota kluarganya yang menjadi anggota parpol atau menjadi Caleg dari parpol lain, maka semestinya Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P, Bapak Sidharto Danu Subroto (Ketua MPR dan Ketua DPP PDIP) dan Bapak Tjahjo Kumolo (selaku Sekjen DPP PDIP), memperlakukan hal yang sama yaitu memberhentikan juga Sdr. Maruarar Sirait, anggota DPR RI fraksi PDIP, karena bukankah saudara atau adik kandungnya sendiri yaitu Batara Immanuel Sirait, menjadi kader parpol dan caleg dari partai lain, dengan kata lain dari partai yang berbeda.?

Permasalahan diskriminasi politik yang menimpa Neneng, sesungguhnya secara resmi telah terjadi sejak 6-7 bulan lalu dilaporkan ke lembaga Komnas HAM, namun sungguh disayangkan Komnas HAM terkesan mandul dan impoten.

Selain itu, Neneng juga pernah menggugat secara resmi melalui hukum Perdata di kantor Pengadilan Negri Majalengka, ketika putusan awal, sesungguhnya majelis hakim membrikan putusan menolak jawaban eksepsi dari para tergugat (DPC, DPD, dan DPP PDI-P), namun karena mereka tak menghormati proses hukum yang masih sedang berjalan dan belum adanya putusan hukum yang incraht dari lembaga pengadilan, dan ternyata proses PAW tetap terjadi.

Maka selain karena keterbatasan dana yang dimilikinya, pada proses gugatan tersebut, akhirnya Neneg memilih tidak meneruskan. Proses hukumnya saja sudah tidak dihormati dan mereka labrak.
“Ya untuk apa saya melanjutkan gugatan tersebut, dimanakah keadilan itu berada.? ingatlah, Allah SWT maha mengetahui, mana yang benar dan mana yang salah. Pasti Allah akan membuat perhitungan atau balasan atas perlakuan kedhzoliman yang mereka lakukan terhadap saya,” ujar Neneng pasrah.

RRI Dapat Uang dari Mana Bisa Buat "Quick Count"?

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua

Jakarta, — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Max Sopacua, mengatakan, alasan Komisi I memanggil Radio Republik Indonesia (RRI) terkait hitung cepat Pemilu Presiden 2014 bukan hanya karena RRI dianggap memihak. Namun, kata Max, RRI harus mempertanggungjawabkan sumber pendanaan hitung cepat itu karena menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau RRI dipanggil, wajar saja. Selama ini RRI menggunakan APBN. Untuk siaran bilangnya uang enggak cukup, kok bisa melakukan survei. Dari mana anggarannya?" kata Max, saat dihubungi pada Selasa (15/7/2014).

Max mengungkapkan, sumber pendanaan itu lebih penting untuk diketahui daripada soal memihak atau tidak memihak. Komisi I, kata Max, ingin mengetahui pos anggaran mana yang dipakai RRI untuk membiayai kegiatan tersebut. Max mengatakan khawatir bahwa terjadi penyalahgunaan anggaran untuk melakukan hitung cepat itu.

"Di sisi lain, RRI ini kan dibuat untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik. Apalagi RRI pakai uang negara, ini tidak boleh," kata mantan presenter TVRI itu.

RRI tidak hanya melakukan hitung cepat saat Pilpres 9 Juli lalu. Pada pemilu legislatif 9 April lalu, lembaga itu juga melakukan kegiatan yang sama. Lalu, mengapa DPR baru mempermasalahkannya sekarang? Saat ditanya soal ini, Max berdalih bahwa Komisi I juga akan menanyakan hitung cepat pileg.

"Itu pileg dan pilpres yang nanti akan ditanyakan, dari mana anggarannya?" kata Max.

Sebelumnya, rencana pemanggilan RRI ini diungkapkan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Menurut Mahfudz, yang juga anggota timses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, RRI bukan lembaga survei resmi yang dapat melakukan hitung cepat. Selain itu, RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang harus dapat menjaga netralitasnya saat pilpres.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin membantah adanya rencana pemanggilan jajaran RRI. Dia menjelaskan, memanggil seseorang atau lembaga ke DPR RI harus dengan persetujuan semua fraksi yang ada di komisi.

Hasil hitung cepat RRI menunjukkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,71 persen. Adapun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 47,29 persen. (Sumber : Kompas.com)

Prabowo: Saya mantan prajurit ngerti perang, saya Ingin damai

Prabowo hadiri peluncuran buku 10 tahun koperasi.
 

Merdeka.com - Calon presiden Prabowo Subianto mengaku pihaknya sudah menahan diri setelah pemilihan umum presiden. Dia menjamin akan tetap menjaga suasana damai setelah KPU resmi mengumumkan hasil pilpres.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat menyambangi Ketua Muhammadiyah di markas Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (15/7). Dalam acara tersebut juga dihadiri bos MNC Grup Hary Tanoesoedibjo dan Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

"Semua peserta adalah putra-putra bangsa. Saya bertekad untuk terus menjaga suasana yang sebaik-baiknya. Kami pun punya kekuatan besar, tapi kami menahan. Kami di mana-mana diintimidasi, di Sumedang, kantor rumah Ketua DPC PKS dibakar. Tapi kami ingin damai sekali, apalagi ini Ramadan," kata Prabowo di lokasi.

Mantan Danjen Kopassus itu menambahkan, dirinya sangat mengetahui arti dan makna dalam perang. Maka itu, dia enggan berbuat seperti itu. "Saya mantan prajurit, tahu artinya perang, makanya saya ingin damai," ucapnya.

Di sisi lain, Prabowo menyebut bahwa ada negara asing yang ingin menghancurkan Indonesia. "Saya khawatir ada negara tertentu yang ingin Indonesia ramai, kadang-kadang ada negara yang belum puas kalau Indonesia belum pecah," terangnya.

Prabowo: Sampai Mati Saya Pegang Janji

"Kalau Prabowo yang tanda tangan, sampai mati akan saya ikuti."

Selasa, 15 Juli 2014

Calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri koalisi permanen Koalisi Merah Putih, Jakarta, Senin (14/07/2014). (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

Jakarta, - Calon presiden Prabowo Subianto menerima piagam  Deklarasi Permanen Koalisi Merah-Putih di Taman Proklamasi, Jakarta, Senin 14 Juli 2014. Piagam kesepakatan kerjasama di parlemen ini menjadi hal yang penting bagi pemerintahan ke depan dimana tujuh partai resmi bergabung dalam piagam ini.

"Saya berterimakasih atas kesepakatan ini. Kalau Prabowo yang tanda tangan sampai mati akan saya ikuti. Kita bukan orang yang ingkar janji. Sampai mati saya pegang janji," tegasnya di depan enam ketua partai.

Parabowo mengatakan dengan deklarasi ini kekuatan di parlemen semakin membuatnya yakin untuk memimpin Indonesia. Ia mengatakan sungguh dirinya memang membutukan dukungan parlemen untuk memimpin roda pemerintahan yang efektif dan efisien.

"Dengan penandatanganan ini kekuatan kita di parlemen semakin tegas. Kita mempunyai kekuatan 2/3 dari parlemen. Di mana parlemen saat ini diisi oleh 10 partai," jelasnya.

Meski kemenangan sudah di depan mata ketua dewan pembina partai Gerindra ini meminta semua pendukungnya tidak eforia. Ia meminta semua untuk tenang dan tidak terbawa suasana.

"Kita harus taat asas. Kita harus taat undang undang. Kita harus bersabar. Orang sabar adalah orang yang kuat. Kita tunggu semua hasil keputusan KPU," jelasnya.

Namun purnawirawan jenderal bintang tiga ini meminta semua pendukungnya untuk tetap wasapada.

"Kita harus waspada. Jangan dianggap sabar kita lemah atau takut. Demi kebenaran keadilan, kedialan dan kejujuran kami siap berkorban untuk menjaga republik ini," ujarnya.

 

Prabowo, adalah seorang prajurit sejati yang senantiasa memegang janji dan berkomitmen dengan apa yang terlah disepakatinya. Hal tersebut sudah terbukti dengan kesetiaan selama ini menahan diri atas apa yang menimpa dirinya.

Nasional

Burhanuddin Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

"Dia (Burhanuddin-red) mengatakan apabila KPU dalam real count berbeda dengan quick count pastilah hasil dari real count KPU adalah salah dan yang paling benar adalah dari quick count kami"

Senin , 14 Jul 2014 12:16 WIB

  

  

Burhanuddin Muhtadi

Jakarta, - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dilaporkan oleh Serikat Pengacara Rakyat (SPR) ke Bareskrim Mabes Polri. Burhanuddin dipolisikan karena pernyataannya yang dinilai mendiskreditkan Komisi Pemilihan Umum.

Dikatakan Juru bicara SPR, Sahroni, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/7), pernyataan Burhanuddin saat jumpa pers 10 Juli 2014 lalu dinilai sangat bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.

"Dia (Burhanuddin-red) mengatakan apabila KPU dalam real count berbeda dengan quick count pastilah hasil dari real count KPU adalah salah dan yang paling benar adalah dari quick count kami (Indikator Politik Indonesia-red)," papar Sahroni.
"Itulah yang menyebabkan kami hari ini melaporkan ke Mabes Polri, karena ini meresahkan masyarakat," sambungnya.
Sahroni menuding pernyataan Burhanuddin sangat erat kaitannya dengan upaya persekongkolan untuk memenangkan Jokowi-JK. Diketahui Indikator Politik Indonesia dalam quick countnya memenangkan pasangan nomor urut 2.
"Kami khawatir sepak terjang Burhanudin merupakan bagian dari konspirasi jahat untuk memenangkan Jokowi-JK dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk memanipulasi hasil hitung cepat," tudingnya.
Menurutny lembaga yang paling berwenang untuk memutuskan siapa pemenang dalam Pilpres 2014 adalah KPU dan akan diumumkan pada 22 Juli 2014 mendatang.
"Jika kita cermati pernyataan tersebut bisa dipidana karena meresahkan masyarakat. Tentunya kita sadari bahwa lembaga yang berwenang sampai dengan saat ini adalah KPU, tidak ada yang lain," pungkasnya.

Penghitungan Suara Dropbox Dimenangkan Prabowo-Hatta, Tim Jokowi-Jk Tidak Mau Tanda Tangan

Penghitungan Suara dropbox di Kota Damman telah usai digelar, suara yang masuk 411 suara, Pasangan Prabowo-Hatta mendapat 255 (62%) suara, sedangkan Jokowi-Jk mendapatkan 152 suara (37%), suara tidak sah 4 suara (1%), namun saksi dari Tim Jokowi-Jk di Riyadh, Arab Saudi sengaja menolak menandatangani berita acara penghitungan suara dropbox di kota Dammam dengan alasan perintah atasan. Tim Jokowi-Jk menuduh Ketua PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negri) Riyadh berbuat curang dan tidak Transparan.

Tim Jokowi-Jk  bersikeras menolak menandatangani berita acara penghitungan dorpbox dan meminta pemungutan suara ulang atau PPLN menganulir semua suara dropbox dan pos Saudi Arabia.

Tatang Muhtar salah satu sumber di Riyadh mengatakan,Tim Jokowi-Jk sengaja membuat kericuhan karna sudah ada intruksi dan rencana yang sistematis dari Timses Pusat (Jakarta). 

”Tim Jokowi-Jk sengaja membuat anomali dan penggiringan opini bahwa kekalahan Jokowi-Jk disebabkan oleh kecurangan”, ujar Tatang.

Usai Lebaran, KPK Gelar Ekspos Kasus SKL BLBI

Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggelar ekspose penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI)‎. Lembaga antirasywah tersebut tak akan membiarkan kasus ini terlalu lama diam di tempat.

"Saya minta habis Lebaran sudah harus ekspose. Karena (penyelidikan) sudah lama," kata Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di kantornya, Jumat (11/7).

Lebih lanjut menurut Samad, dirinya bahkan hari ini telah memanggil Satgas KPK yang memegang penyelidikan kasus ini. Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan rencana ekspose yang akan dilakukannya.

Bahkan kata Abraham, pihaknya memastikan juga bakal memanggil Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri terkait kasus ini. Samad memastikan, pihaknya ‎tak akan kesulitan melakukan pemanggilan terhadap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

"KPK sudah pernah periksa JK (Jusuf Kalla) mantan wapres. Boediono masih wapres kita periksa. Terus kirim surat Pak Anas minta SBY. Jadi enggak masalah panggil SBY," tambah Samad.

Diketahui, SKL BLBI dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Dalam kasus BLBI, SKL tersebut menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan terhadap sejumlah pengutang BLBI.

Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, ada dana Rp 138,4 triliun yang disalahgunakan. Sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun. Sebanyak Rp 53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

KPK sendiri melakukan penelusuran dalam kasus BLBI ini sejak masih di bawah pimpinan Antasari Azhar. Rupanya KPK terus melakukan penelusuran hingga saat ini karena diduga ada tindak pidana korupsi dalam pengeluaran SKL BLBI tersebut.

 

 

Ini Pernyataan Prabowo Soal Jokowi yang Dianggap Plin-plan

Minggu, 13 Juli 2014

TRIBUNNEWS.COM - Prabowo di satu sisi mengaku meminta pendukungnya tenang dan tidak memandang kubu Jokowi sebagai lawan. Namun di sisi lain, Prabowo justru memberi penilaian buruk atas Jokowi yang dipandangnya sebagai alat oligarki.

Itulah pandangan Prabowo dalam wawancara dengan BBC yang dinilai inkonsisten.

Pernyataan calon presiden Prabowo Subianto saat sesi wawancara dengan media massa BBC (British Broadcasting Corporation) beberapa waktu lalu, dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk plin plan dirinya sekaligus menunjukkan sikap kontroversial.

Hasilnya pernyataan Prabowo tersebut dianggap menjadi kontraproduktif atas upaya para elite dan pemerintah dalam menciptakan ketenangan ditengah masyarakat, terutama para pendukung kedua pasangan capres-cawapres, paska pelaksanaan Pilpres 2014 yang kini tengah menunggu hasil penghitungan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu dikatakan pengamat politik Firman Manan yang juga Dosen Ilmu Politik di Universitas Padjajaran, kepada wartawan, Sabtu (12/7/2014). "Pernyataannya sebagai bentuk inkonsistensi dan kontroversial. Hasilnya menjadi kontra produktif atas upaya mencipatakan ketenangan dan kedamaian di level akar rumput," kata Firman.

Firman menyatakan dalam wawancara dengan BBC itu, Prabowo disatu sisi mengaku meminta pendukungnya tenang dan tidak memandang kubu Jokowi sebagai lawan. Namun di sisi lain, kata Firman, Prabowo justru memberi penilaian buruk atas Jokowi yang dipandangnya sebagai alat oligarki. Prabowo juga menganggap sikap Jokowi yang kelihatan rendah hati hanyalah pura-pura belaka.

"Selain itu, penilaian terhadap lembaga survey sebagai lembaga komersial, partisan dan bagian dari desain besar yang memanipulasi persepsi, merupakan pernyataannya yang tidak berdasar, karena selama ini lembaga-lembaga survey tersebut, menunjukkan kinerja dan rekam jejak yang baik dari segi pertanggunjawaban, metodologi dan integritas dalam melakukan aktivitas survey dan hitung cepat," papar Firman.

Menurutnya, dari pernyataan prabowo itu juga menjustifikasi pandangan masyarakat bahwa ia memiliki ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi saat mengelola dinamika politik pertarungan Pilpres.

Karenanya, kata Firman, Prabowo sebaiknya menahan diri dan konsisten dengan pernyataannya untuk menjaga ketenangan selama menunggu pengumuman hasil resmi Pilpres 2014. "Namun yang terjadi dalam sesi wawancara itu, justru menegaskan bahwa dirinya tak mampu mengendalikan emosi saat berada dalam lingkaran politik dan menjadi bentuk inkonsistensi dirinya," tutup Firman.

 

Joko Anwar: Prabowo, Jadilah Pahlawan Kami  

Minggu, 13 Juli 2014 

Sutradara Joko Anwar. TEMPO/Subekti

Jakarta - Sejumlah tokoh, seniman, dan produser film membuat surat terbuka kepada calon presiden Prabowo Subianto. Tentu ini bukan balasan dari surat yang pernah dibuat Prabowo sebelumnya kepada para guru, nelayan, dan sejumlah tokoh di Tanah Air. (Baca: Kivlan: Apa Salahnya Prabowo Surati Guru?)

Kumpulan surat terbuka untuk Prabowo Subianto di jejaring sosial Tumblr itu berjudul "Surat untuk Pak Bowo". Sejumlah tokoh yang menulis surat di situ antara lain penulis Djenar Maesa Ayu, Erikar Lebang (pelaku pola makan sehat food combining), komikus Anto Motulz, produser film Mira Lesmana dan Joko Anwar, dan aktris Happy Salma.

Dalam suratnya, Joko Anwar, misalnya, mengatakan, lantaran bekerja sebagai sutradara, dia terbiasa memperhatikan dan menilai orang dalam berakting. "Saya memiliki insting yang kuat, kapan seseorang berpura-pura, kapan seseorang berlaku tulus," begitu tulisan Joko yang dikutip pada Ahad, 13 Juli 2014.

Joko mengatakan dirinya mengikuti kampanye tahun ini dengan sangat saksama. Kesimpulannya, "Bapak (Prabowo) tulus ketika Bapak mengatakan, Bapak ingin berbuat sesuatu bagi bangsa. Saya yakin Bapak tulus ketika Bapak mengatakan Bapak ingin mengubah nasib kami." Namun, Joko menambahkan, bangsa Indonesia lebih membutuhkan seorang pahlawan ketimbang presiden.

"Presiden belum tentu membawa kebaikan kepada rakyat. Tapi menjadi seorang pahlawan, pasti berarti bahwa orang itu telah berjasa atas hidup rakyat," ujar dia. Menurut Joko, inilah saat yang tepat bagi Prabowo untuk menjadi pahlawan, meski bukan berarti harus menjadi presiden. "Bapak telah dicintai dan dipilih 48 persen rakyat Indonesia, relakanlah presiden dipegang oleh yang dipilih 52 persen lainnya," kata Joko. "Jadilah pahlawan kami."

Adapun Happy Salma hanya menulis sebuah surat singkat buat Prabowo. Mengutip surat tersebut, Happy menyatakan tak meragukan kecintaan dan sumbangsih Prabowo bagi Tanah Air. "Dan karena kecintaanmu juga-lah, saya yakin seorang pemimpin harus lahir dari sebuah proses yang jujur dan adil," demikian tulisan dia.

'Kubu Merah' Menerapkan Cara-cara Partai Komunis Indonesia (PKI)

Lahagu Riduan‎PD Relawan Prabowo Presiden RI Menuju Indonesia Makmur KEPRI

Jakarta, Aktivis Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyebut 'Kubu Merah' banyak menerapkan cara-cara Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam mencapai tujuannya. Kaum komunis selalu menciptakan dan memanfaatkan kekacauan informasi guna meraih kekuasaan.

"Dulu, PKI berusaha merongrong pemerintahan Soekarno-Hatta. Pada 1948, mereka sengaja menciptakan kekacauan informasi yang berujung pada kerjadian Peristiwa Madiun. Saat itu mereka menyebarkan informasi palsu yang memojokkan Hatta," ujar juru bicara FPI itu, di Jakarta, Minggu (13/7/2014).

Menurut dia, PKI kembali memainkan skenario menciptakan kekacauan melalui penyebaran informasi sesat dan menyesatkan pada 1965. Dengan menebarkan isu sakit permanennya Soekarno, PKI telah membuat rakyat Indonesia resah. PKI juga berusaha merebut simpati rakyat dengan mengembuskan isu Dewan Jenderal yang mau mengkudeta presiden.

"Cara-cara seperti itu kini diulangi lagi. Ada orang yang dengan gegabah mengatakan, kalau pengumuman KPU ternyata berbeda dengan hasil quick count lembaga surveinya, maka KPU pasti salah. Informasi ini bukan saja sesat dan menyesatkan, tapi sekaligus memprovokasi pendukung capres tertentu. Ini cara-cara PKI," tandas mantan Ketua YLBHI itu.

Namun, Munarman buru-buru menjelaskan, 'Kubu Merah' yang dimaksudkannya itu tidak merujuk pada kelompok tertentu. Melainkan lebih merujuk pada perilaku kelompok tertentu. Dalam konteks pilpres kali ini, 'Kubu Merah' bisa berarti kepada kelompok dan pendukung pasangan mana saja. Sepanjang capres dan pendukungnya menempuh upaya-upaya seperti PKI, maka dengan sendirinya kelompok tersebut bisa disebut sebagai 'Kubu Merah'.

Masih dalam konteks Pilpres 2014, Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) ini mencontohkan penyebaran informasi sesat juga terjadi beberapa hari menjelang pencoblosan, 9 Juli. Pada 7 Juli, disebarkan isu melalui BBM dan media sosial, bahwa FPI akan menyerang MetroTV. Ini adalah bagian dari rangkaian rencana mereka mendiskreditkan FPI.

Munarman menambahkan, penyebaran informasi sesat dan menyesatkan hal itu adalah bagian dari rencana busuk 'Kubu Merah' yang ingin mendiskreditkan FPI dan umat Islam. Dia mengaku sudah mengecek teman-temannya di MetroTV. Hasilnya, stasiun televisi pendukung pasangan Jokowi-JK milik Surya Paloh itu ternyata sudah melakukan serangkaian persiapan untuk menyambut 'penyerbuan' itu.

"Saya punya teman-teman di MetroTV. Mereka bilang, sudah dua malam berjaga-jaga untuk menyambut FPI. Selain itu, mereka sudah menyiapkan kamera TV dari berbagai sudut. Jadi, kalau FPI benar-benar datang, maka akan langsung 'dimakan' kamera. Gambar-gambar inilah yang akan dimainkan sedemikian rupa dan ditayangkan berulang-ulang sebagai berita. Betapa licik dan jahatnya 'Kubu Merah' ini," papar Munarman.(edm)

Saksi Prabowo-Hata: Ada Kejanggalan Hasil Rekap di PPS Gondangdia dan Menteng

Minggu, 13 Juli 2014

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Seorang tunanetra dibantu petugas KPPS saat menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 01, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Rabu (9/7). Pelaksanaan Pilpres 2014 di Jawa Barat sebelum, saat dan setelah pencoblosan berjalan kondusif, belum ada kendala berarti yang menghambat jalannya pesta demokrasi lima tahunan ini.

Jakarta, Saksi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyampaikan sejumlah kejanggalan ketika rekapitulasi perhitungan suara akan dilangsungkan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2014).
Saksi Prabowo-Hatta, Agus Rahmansyah, mengaku menemukan sejumlah kejanggalan hasil rekapitulasi suara tingkat Panitia Pemungutan Suara di kelurahan.

"Mohon maaf apabila hari ini kami ada permasalahan-permasalahan yang akan kami sampaikan," ujar Agus. Proses rekapitulasi suara di tingkat PPK berlangsung di Kantor Kelurahan Menteng.
Kecamatan Menteng memililiki lima kelurahan yakni Menteng, Pegangsaan, Cikini, Kebon Sirih, Gondangdia. Rekapitulasi yang mereka persalahkan ada di Kelurahan Gondangdia dan Menteng.

"Kejanggalan ada di TPS 17, 18, 19, 21, dan 23. Semua TPS tersebar di Kelurahan Gondangdia dan Kelurahan Menteng. Kita temukan jumlahnya sangat besar," ungkap Agus.

Seharusnya, rekapitulasi di tingkat PPK berlangsung di kecamatan. Sayangnya, Kantor Kecamatan Menteng sedang direnovasi. Sehingga rekapitulasi di tingkat kecamatan menggunakan Kantor Kelurahan Menteng.

Temuan kejanggalan di dua kelurahan tersebut kemudian dilaporkan ke tim saksi di tingkat kecamatan. "Kita di sini hanya memberikan berita acara penolakan dari hasil penghitungan suara di kelurahan," imbuhnya.

Agus mengaku pihaknya menandatangani hasil rekapitulasi pengitungan suara di PPS Gondangdia dan PPS Menteng. Namun setelah dibawa untuk rekapitulasi di tingkat PPK Menteng, pihaknya melakukan kajian dan akhirnya menemukan kejanggalan tersebut.

Sebelumnya, salah satu PPK mempersilakan kepada masing-masing pasangan capres-cawapres untuk menyampaikan sesuatu sebelum rekapitulasi pengitungan suara dilangsungkan.

Kabareskrim: Kami Belum Temukan C1 Palsu

Minggu, 13 Juli 2014

Kabareskrim Polri Irjen Pol Suhardi Alius (sumber: Antara)

Jakarta -Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabees Polri Komjen (pol) Suhardi Alius menyatakan Polri belum menemukan form C1 palsu terkait pemilihan presiden (pilpres) sebagaimana kabar yang beredar.

"Kami belum menemukan dan belum menerima laporan tentang ada atau tidaknya masalah tersebut. Mungkin (kalau ada) masih di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kita akan koordinasi terus dengan Bawaslu," kata Suhardi saat dihubungi Beritasatu.com Minggu (13/7).

Jenderal bintang tiga ini menambahkan, Polri melalui sentra Gakkumdu akan berkoordinasi dengan Bawaslu guna menindaklanjuti dugaan C1 palsu. "Mereka saya siagakan untuk back up Sentra Gakkumdu dan memonitor seluruh kejadian pidana pemilu di seluruh Polda," kata dia.

Kabar adanya formulir C1 palsu mencuat setelah adanya kejanggalan pada data hasil hasil scan form C1 Pilpres 2014 yang dimuat di situs resmi KPU di kpu.go.id/c1.php.

Formulir C1--salah satunya berhologram-- berisi sejumlah data, yakni daftar pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) atau non DPT di tempat pemungutan suara (TPS), surat suara yang diterima TPS, jumlah surat suara yang rusak, surat suara yang digunakan, serta surat suara yang sah dan tidak sah.

Salah satu C1 janggal yang ramai di media sosial pada Jumat (11/7) kemarin adalah C1 yang diduga berasal dari TPS 47 Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Ada ketidaksesuaian data antara jumlah perolehan suara kedua calon, dimana Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tertulis mendapatkan 814 suara dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla memperoleh 366 suara. Padahal jumlah suara di TPS tersebut hanya 380 pemilih. Berdasarkan saksi di TPS, jumah suara Prabowo-Hatta hanya 014 suara, namun di situs KPU tercatat 814 suara.

Kejanggalan lainnya adalah tidak ada tandatangan dari saksi Jokowi-JK di formulir C1 tersebut.

 

Puan Dianggap Tak Layak Jadi Ketua DPR

Oleh: Marlen Sitompul 

Puan Maharani 

Jakarta, Putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani dinilai belum layak untuk menjadi Ketua DPR. Sebab, masih banyak yang lebih baik dari Puan.

Demikian penilaian Pengamat Politik dari UIN Jakarta, Zaki Mubarak, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/7/2014). Menurutnya, PDIP harus mencalonkan kader terbaik jika ingin mendapat jatah kursi Ketua DPR.

"Saya kira banyak kader PDIP yang lebih bagus dan layak dari Puan, misalnya Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung, yang sudah teruji menjadi pimpinan," kata Zaki.

Hal itu menanggapi penolakan PDIP atas revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). Disinyalir, penolakkan itu untuk memuluskan Puan menjadi Ketua DPR.

"Sepertinya ada ketakutan dengan adanya revisi itu calon PDIP tidak berhasil menjadi Katua DPR," tegas Zaki.

Untuk itu, kata Zaki, tugas PDIP adalah meyakinkan anggota DPR untuk memilih kadernya menjadi pimpinan DPR. Sebab, pemilihan pimpinan DPR harus melalui proses yang demokrasi.

"Mekanisme pemilihan pimpinan DPR itu harus melakukan mekanisme demokrasi. Saya kira tergantung keterampilan PDIP dalam mencalonkan kader yang bagus," tegasnya. [mes]

 

Presiden SBY sudah tahu siapa pemenang PILPRES

Jakarta, Hasil quick count yang diklaim dimenangkan oleh kubu Jokowi-Jusuf Kalla, sepertinya beda jauh dengan hasil real count dari 478.828 TPS se-Indonesia. Informasi yang diperoleh, dari data pusat tabulasi nasional di Cikeas Center, pasangan Prabowo-Hatta unggul atas pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Tabulasi Cikeas Center itu sendiri pernah dipamerkan kepada Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, saat keduanya diundang SBY ke Cikeas pada Rabu (09/07/2014) lalu.

Data yang belum terkonfirmasi menyebut, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 54% dan Jokowi-JK 46%. Data itu berasal dari 97% TPS (464.662 TPS dari total 478.828 TPS) se-Indonesia.

Hasil real count di Cikeas Center ini hampir sama dengan Pusat Tabulasi Nasional Form C1 yang dikelola PKS, yang menempatkan Prabowo-Hatta memperoleh 54% unggul atas Jokowi-JK yang memperoleh 46%.

Bedanya, real count di Pusat Tabulasi Nasional PKS itu baru berasal dari 91% data TPS (435.733 TPS dari 478.828) se-Indonesia.

Presiden SBY sepertinya sudah tahu siapa pemenang riil Pilpres 2014 melalui pusat informasi di Cikeas, dimana data dari seluruh Polsek dan Koramil se-Indonesia, langsung masuk ke Cikeas Center. Cikeas Center mengambil data dari tiap TPS yang dihitung di desa hingga ke kecamatan dan menjadi didata oleh Polsek dan Koramil setempat, dengan penanggung jawab Kapolsek dan Danramil masing-masing, yang tentu saja presisinya mencapai 99% valid.

Tak hanya itu, data yang diperoleh Polsek dan Koramil setempat itu sudah melalui proses verifikasi di tingkat desa melalui Babinsa, sehingga dengan cepat data bisa dikirim ke Cikeas Center.

Kecepatan data real count Cikeas Center ini karena Presiden SBY menggunakan jalur Polri dan TNI yang ada di seluruh Indonesia, sehingga wilayah paling pelosok pun bisa dijangkau. Proses ini tidak dimiliki oleh tim real count dari pihak manapun.

Sejak dimulai perhitungan pada 9 Juli 2014 pukul 13.00, setiap Kapolres dan Dandim sudah diharuskan memegang data dari Polsek dan Danramil masing-masing untuk selanjutnya disetor ke data yang langsung diakses ke Cikeas Center

Timses Joko-Kalla Di Sumsel Akui Prabowo-Hatta Unggul
Hasil Rekapitulasi Internal Menunjukkan Prabowo-Hatta Unggul 51,40 %.

Tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Sumsel Denny Armandhanu,  Aji YK Putra (Palembang) | Sabtu, 12 Juli 2014, 22:12 WIB

Tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Sumatera Selatan mengakui jika Prabowo lebih unggul dan mendapatkan suara lebih banyak di wilayah tersebut. Hal itu berdasarkan hasil rekapitulasi internal perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Sumsel.

Hingga rekapitulasi dengan data 94.29 persen, perolehan suara Joko-Kalla masih kalah dengan mendapatkan 1.898.444 (48.60 persen). Sedangkan, pasangan nomor urut 1 (Prabowo- Hatta) mendulang 2.007.507 suara (51.40 persen).

"Ini hasil yang sebenarnya karena berdasarkan formulir C1 dari saksi yang kami sebar di semua TPS (Tempat Pemungutan Suara), pak Jokowi-JK memperoleh suara lebih rendah," Kata Ketua Tim Pemenangan Sumsel, Eddy Santana Putra di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumsel, Sabtu 12 Juli 2014.

Meskipun  tertinggal, Tim Pemenangan Joko-Kalla Sumsel tetap berharap jagoan mereka bisa membalikkan keadaan. "Data yang belum masuk lima persen, kami harap di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Banyuasin akan membawa perubahan positif bagi suara Jokowi-JK dan dapat membalikkan keadaan," ujar Eddy.

Berikut data perolehan suara Pilpres di Wilayah Sumsel.
Palembang
Prabowo-Hatta 52,44 %
Jokowi-JK 47,56 %
Banyuasin
Prabowo-Hatta 45,35 %
Jokowi-JK 54,65 %
Musi Banyuasin
Prabowo-Hatta 41,95 %
Jokowi-JK 58,05 %
Musi Rawas
Prabowo-Hatta 39,05 %
Jokowi-JK 60,95 %
Lubuk Linggau
Prabowo-Hatta 52,80 %
Jokowi-JK 47,20 %
Muara Enim
Prabowo-Hatta 44,97 %
Jokowi-JK 51,04 %
Empat Lawang
Prabowo-Hatta 54,50 %
Jokowi-JK 45,50 %
Lahat
Prabowo-Hatta 59,63 %
Jokowi-JK 47,20 %
Prabumulih
Prabowo-Hatta 48,96 %
Jokowi-JK 51,04 %
Pagaralam
Prabowo-Hatta 53,22 %
Jokowi-JK 46,78 %
OKU
Prabowo-Hatta 62,51 %
Jokowi-JK 37,49 %
OKU Selatan
Prabowo-Hatta 58,40 %
Jokowi-JK 41,60 %
OKU Timur
Prabowo-Hatta 59,61 %
Jokowi-JK 40,39 %
OKI
Prabowo-Hatta 54,01 %
Jokowi-JK 45,99 %
Ogan Ilir
Prabowo-Hatta 53,07 %
Jokowi-JK 46,93 %

Hasil Real Count keseluruhan di Sumsel
Prabowo-Hatta 51,40 %
Jokowi-JK 48,60 %

Selisih 2,79 %

Data masuk 94,29 persen
Sumber : Tim Pemenangan Sumsel Jokowi- JK.
(Aji YK Putra | Palembang)

 

 

Hanya KPU Yang Berhak Tentukan Pemenang Pilpres

Sabtu, 12 Juli 2014

Margarito Kamis

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang paling berhak dan paling berwenang memutus siapa pasangan capres-cawapres yang memenangkan Pilpres. Selain itu, tidak ada institusi yang berwenang, termasuk lembaga survei.

Penegasan tersebut dikemukakan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, Sabtu,(12/7/2014) guna menanggapi klaim kemenangan dua pasangan capres, berdasarkan data quick count masing-masing lembaga yang diakui oleh capres.

Menurut Margarito, kewenangan KPU tidak bisa dihilangkan oleh siapapun, termasuk oleh sejumlah lembaga survei yang merasa paling hebat. "Konstitusi telah memberikan mandat pada KPU sebagai penyelenggara pemilu legislatif dan pilpres. Jadi dengan alasan apapun dan oleh siapapun, kewenangan itu tidak bisa dihilangkan, kecuali konstitusi menganulir mandat KPU tersebut," tegasnya.

Doktor tata negara alumnus UI ini menambahkan, kalaupun kemudian ada pihak yang menilai KPU tidak profesional atau tidak puas dengan mekanisme dan cara kerja KPU dalam merekapitulasi surat suara, maka ada saluran hukum yaitu melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menyatakan, klaim kemenangan pasangan capres-cawapres sampai saat ini hanya didasarkan pada hasil quick count dan hal itu tidak bisa dianggap sebagai kemenangan yang definitif, sebab hanya berdasar pada perkiraan.

"Klaim kemenangan berdasar quick count tidak punya nilai dan kekuatan hukum," terang Margarito.

Dia pun menilai, hasil hitung cepat lembaga survei tidak berimplikasi pada hukum, karena nantinya hanya KPU yang berhak memutus kemenangan atau kekalahan pasangan capres berdasarkan data real count atau rekapitulasi penghitungan KPU.

"Intinya, apakah mereka dalam hal ini lembaga survei, memiliki data atau fakta formulir C 1, C 1Plano, DA, dan DB? Formulir itu yg harus dimiliki untuk dasar perhitungan," paparnya.

Margarito mengimbau, semua lembaga survei yang melakukan quick count, sebaiknya menghentikan publikasi hasil mereka sampai KPU mengumumkan hasil pilpres 22 Juli nanti. "Ini untuk menenangkan situasi," tandasnya.

Jimly: Burhanudin Muhtadi Mau Menyaingi Tuhan?

Sabtu, 12 Juli 2014

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie 

Jakarta,  Sesumbar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi,  mendapat reaksi keras dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Jimly menilai ucapan Burhanudin yang merasa paling benar sama saja hendak menyaingi Tuhan.

Sebelumnya, Burhan menyatakan bila hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, maka hasil penghitungan KPU salah lantaran berbeda dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya.

Menurut mantan Ketua mahkamah Konstitusi (MK) itu, hasil quick count memiliki celah kesalahan meski sudah melalui metode paling canggih sekalipun. Hal itu tak lain karena kesalahan bersifat manusiawi.

"Namanya ilmu pengatahuan terbuka untuk dikritik benar dan tidak benar ilmu ilmiah itu. Kalau mengklaim mutlak itu namanya mau menyaingi Tuhan, bisa syirik," ucapnya saat buka bersama di Pondok Labu Indah, Jalan Margasatwa Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014) petang.

Karenanya, kata dia, seseorang harus percaya dengan ilmu pengetahuan sebagai buatan Tuhan yang kebenaran tetap milik Tuhan.

"Bisa menyaingi Tuhan kalau pasti benar sebuah ilmu ilmiah. Bisa benar, bisa salah. Kita percaya, kita tak boleh anti ilmiah. Buruk kalau pemmpin tidak percaya ada ilmu ini, itu sunnatullah," tegasnya.

Burhanuddin Muhtadi Ingin Kudeta KPU?

Hasan Kurniawan

Sabtu,  12 Juli 2014 

Burhanuddin Muhtadi (dok:Ilustrasi/Istimewa)

Jakarta - Pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi yang menyebut, hitung cepat lembaga survei lebih tepat dari hitung manual KPU, terus menuai kecaman.

Menurut Tim kampanye nasional Prabowo-Hatta Andre Rosiade, tindakan tersebut sangat provokatif dan memancing timbulnya kerusuhan ditengah masyarakat. Tidak hanya itu, pernyataan Burhanudin juga dirasa sebagai tindakan kudeta terhadap KPU.

"Saya sangat menyayangkan pernyataan Burhan yang cenderung provaktif dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Pernyataan itu merupakan kudeta terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang sah," katanya, kepada wartawan, Sabtu (12/7/2014).

Lebih jauh, dia meminta kepada aparat kepolisian harus mengamankan Burhan, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami sangat menyesalkan pernyataan ini dan berharap Polri proaktif menindak lanjuti pernyataan yang berbau provokasi terhadap rakyat Indonesia," terangnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat Indikator, pasangan Jokowi-JK unggul dengan raihan 52,95 persen. Sedangkan Prabowo-Hatta hanya mengumpulkan 47,05 persen. Data IPI menggunakan 2.000 TPS dengan margin of error 1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

DPR Tepis UU MD3 Lemahkan Fungsi KPK

Slamet Riadi

Sabtu,  12 Juli 2014  −  16:53 WIB

Gedung MPR/DPR, (SINDOphoto).

Jakarta - Juru Bicara (Jubir) Tim Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dasarnya harus diperkuat. Tapi satu sisi upaya pencegahan korupsi penting dilakukan secara intensif.

"Jadi nangkap penting, tapi yang lebih penting adalah upaya-upaya preventif," kata Tantowi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2014).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar ini membantah, disahkannya Undang-undang MPR DPR,DPD dan DPRD (UU MD3) sebagai upaya memerlemah KPK atau membentengi DPR dari upaya jerat hukum.

"Ya enggak lah, kita mana pernah menolak terhadap aksi-aksi untuk melawan korupsi. Itu sudah berapa orang anggota (DPR) kita yang ditahan, mana pernah kita membandel," ucapnya.

Tantowi mengatakan, DPR posisinya sama dengan lembaga eksekutif, jika para pembantu presiden itu setiap kali hendak diperiksa sebagai saksi untuk kasus pidana mesti mendapat izin presiden.

Karenanya, DPR menganggap mereka juga harus mendapat izin presiden, namum dalam UU MD3 yang disahkan, DPR yang ingin diperiksa harus mendapat izin dari Mahkamah Kehormatan.

"Nah kaitan dengan itu, DPR itu lembaga negara, sama dengan pemerintah statusnya. Sama dengan menteri. Kami ini kalau di UU Protokol itu sama saja dengan menteri," tukasnya.

Bekas Direktur Eksekutif INES Bongkar Survei Propaganda Prabowo

Prabowo nyoblos. ©2014 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, - Mantan Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES), Irwan Suhanto, membuat pengakuan penting tentang lembaga survei yang pernah dipimpinnya. Irwan mengakui jika INES merupakan lembaga survei alat propaganda Partai Gerindra dan capresnya Prabowo Subianto

"Ya memang asumsinya akan menjadi seperti itu (alat propaganda)," kata Irwan saat dihubungi merdeka.com, Jumat (11/7).

Irwan mengatakan memilih mundur dari INES pada 20 Juni lalu karena tidak mau mengambil risiko atas rencana lembaga itu menjadi alat propaganda Prabowo dalam pilpres.

"Tapi 12 hari kemudian (2 Juli) INES merilis survei yang memenangkan Prabowo . Padahal sebelum saya mundur tidak ada survei. Bagaimana bisa mengeluarkan hasil survei dalam waktu 12 hari," kata Irwan menambahkan bahwa proses survei sampai publikasi paling cepat adalah sebulan.

Catatan merdeka.com, pada publikasi survei tersebut, INES menyatakan elektabilitas Prabowo - Hatta 54,3 persen, mengalahkan Jokowi - JK yang hanya memperoleh suara 37,6 persen. Direktur Eksekutif INES yang baru Sudrajat Sacawisastra mengklaim survei dilakukan pada 25 Juni hingga 2 Juli 2014.

"Padahal saat saya mundur 20 Juni malam, saya sebagai direktur eksekutif tidak mendengar ada yang melakukan survei," ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Irwan, bahkan sejak dia bergabung dengan INES pada 2 Agustus 2013, lembaga itu juga tidak pernah sekali pun benar-benar melakukan survei di lapangan. Sejak bergabung, lanjut Irwan, INES juga sudah menjadi alat propaganda Partai Gerindra.

"Saya bahkan terlibat pelatihan relawan-relawan Gerindra, meski saya bukan anggota, tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota)," kata Irwan.

Irwan mengakui, tidak ada keterkaitan antara INES dan Partai Gerindra secara organisasi. Namun, dia mengaku ada keterlibatan pengurus DPP Partai Gerindra dalam setiap publikasi survei INES.

"Dalam setiap rilis, setiap ditanya wartawan soal sumber dana, kita ungkapkan dari kas Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Orang pasti tahu irisan ketua federasi dengan pengurus DPP Gerindra," kata Irwan tanpa mau menyebut nama.

Penelusuran merdeka.com, Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono juga menjabat Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Tenaga Kerja dan TKI. "Keterlibatan pengurus Gerindra ini dalam hal pendanaan (publikasi survei)," kata Irwan.

Soal dana, Irwan mengatakan, pihaknya tidak dibayar per publikasi. "Semua, tempat dan sesuatunya mereka (Gerindra) yang menyediakan," kata Irwan.

"Saya tidak pernah tahu distribusi uang," imbuh Irwan yang mengaku dibayar hanya atas jasanya dalam publikasi.

Meski jabatannya sebagai direktur eksekutif, Irwan mengakui, perannya di INES tak lebih dari juru bicara. "Saya mundur karena saya memprediksi ini bahaya kalau menjadi alat propaganda ketika hanya dua calon yang maju," kata dia.

Irwan mengaku sempat mendapat sejumlah tekanan ketika menyatakan mundur dari INES. Namun, dia berupaya melawan. "Tapi kalau saya diam kan malah menguntungkan mereka, mending saya bongkar sekalian," ujar Irwan.

Untuk diketahui, INES tidak melakukan hitung cepat (quick count) dalam pemungutan suara Pilpres 9 Juli lalu. Namun, publikasi survei INES hampir selalu menguntungkan Gerindra dan Prabowo .

Misteri Angka 814 di TPS 47 Tangerang

Formulir C1 (sumber: istimewa)

Tangerang - Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten, tiba-tiba mencuat terkait penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Sebab, sekalipun jumlah suara sah hanya 380, namun angka perolehan suara di TPS 47 ini berubah total menjadi 1.180, ketika formulir C1 dipindai dan dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jumlah tersebut juga jauh melebihi ketentuan yang diperbolehkan  UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur satu TPS maksimal memfasilitasi 800 orang pemilih.
"Keanehan terjadi pada data perolehan suara pasangan saat rekap data di TPS 47 Kelurahan Kelapa Dua, Tangerang. Dalam catatan KPPS, pasangan capres-cawapres nomor urut satu memperoleh 14 suara dan ditulis 014 pada formulir C1. Tiba-tiba angka tersebut berubah menjadi 814 ketika diumumkan dalam situs resmi KPU. Dan ini menuai dugaan KPU melakukan kecurangan," ujar Rudi

Irianto, Ketua PPK Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Sabtu (12/7).
Dalam penjelasannya, Rudi Irianto didampingi Yusman Terpase (koordinator saksi), Agus Triyono (saksi), Setiono dari Pondokan Jokowi dan Ananta Wahana, anggota DPRD Banten.
Rudi menjelaskan angka 814 itu sangat mengejutkan karena perolehan angka pasangan Prabowo-Hatta hanya 14 (empat belas suara) dari keseluruhan pemilih yang berjumlah 380 orang. Sisanya, 366 suara menjadi milik pasangan Jokowi-JK.

"Dari KPPS ke PPS, dari PPS ke PPK tidak ada perubahan jumlah perolehan tetap 14 (tertulis 014, Red) untuk Prabowo-Hatta dan 366 suara untuk Jokowi-JK. Pada 9 Juli malam, staf dari KPU Kabupaten, Willy, mengambil hasil rekapitulasi PPS dan keesokan harinya dari media diketahui adanya perubahan jumlah angka perolehan pasangan Prabowo-Hatta dari 014 menjadi 814," ujar Rudi lebih lanjut.

Menurut Ananta Wahana, KPU Kabupaten Tangerang menganggap kesalahan tersebut hanyalah masalah teknis belaka dengan mengatakan salah contreng dan tidak perlu diperpanjang lagi serta akan dikoreksi segera. "Sulit untuk dapat diterima akal sehat, karena tinggal pemindaian (scan) kok angkanya bisa berubah. Yang paling masuk akal adalah ada upaya mengubah hasil perolehan suara dengan menambah sedikit lekukan di atas angka 0 - sehingga berubah menjadi angka 8. Namun demikian, hal itu tidak disadari oleh yang melakukan, angka 0 menjadi angka 8 akan mengubah seluruh potret DPT yang existing, kuota DPT yang diperbolehkan untuk satu TPS dan hasil akhir," tegas Ananta.

Terkait dengan kasus ini, Rudi Irianto menjelaskan dugaan manipulasi penghitungan suara menjadi terbukti. Dan, dirinya berencana melakukan gugatan kepada KPU dan melaporkan hal ini.

"Demi pilpres yang bersih dan jujur serta pembelajaran bagi daerah lain, saya berencana menggugat KPU dan melaporkan kasus ini ke polisi. Jika kecerobohan KPU hanya dianggap sebagai kesalahan teknis saja, akan menjadi apa demokrasi di Indonesia?" katanya.

Bagi Rudi, dirinya, panitia pemungutan suara lain dan juga saksi-saksi hanyalah rakyat kecil. Mereka berharap, menyaksikan demokrasi yang bersih dan jujur yang merupakan idaman dan harapan seluruh bangsa. Sebagai rakyat kecil, ia dan teman-temannya terpanggil untuk terlibat secara aktif dalam pilpres dengan menawarkan kejujuran dan bukan manipulasi.

"Adalah tidak mungkin, hanya sekadar kesalahan pencontrengan yang terjadi di KPU. Ada niat tidak baik di dalamnya untuk mengubah hasil perolehan yang sebenarnya. Kekhawatiran ada permainan di KPU terbukti sudah," tegas Rudi.

Tiga Lembaga Survey Beberkan Biaya Yang Dikeluarkan

 

Jakarta – Tiga lembaga survei yakni Lingkaran Survei Indonesia, Indonesia Research Center dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) membeberkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan hitung cepat atau quick count dalam Pemilihan Presiden 2014.

Dari tiga lembaga itu yang paling banyak keluar dana adalah IRC. “Saya 2.000 dengan 1.800 sampel utama Rp 2,5 miliar,” kata peneliti IRC, Yunita Mandolang dalam diskusi “Republik Quick Count” di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/7).

Menurut Yunita, anggaran untuk hitung cepat dibiayai media. “RCTI, MNC TV, dan Global TV. Jadi mereka yang membeli,” ujarnya.

Namun demikian, Yunita mengaku, hal tersebut tidak serta merta membuat lembaganya tidak kredibel. “Kami tetap netral, bisa dijamin. Silakan diaudit,” ucapnya.

Sementara itu, peneliti LSI, Adjie Alfaraby menyatakan, mereka mengeluarkan biaya Rp 1,2 miliar untuk hitung cepat. Pembiayaannya berasal dari LSI. “2000 TPS, relawan 2.000, Rp 1,2 miliar,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Puskaptis, Husain Yazid mengatakan, lembaganya mengeluarkan biaya Rp 1-1,2 miliar untuk hitung cepat. Dana itu berasal dari Puskaptis sendiri.

“Karena variabel banyak antara 1 sampai 1,2 miliar. Itu biaya Puskaptis karena kami ada beberapa anak perusahan yang membantu,” tandasnya.

Rekapitulasi Suara Pilpres Prabowo Jadi Presiden Pilihan Rakyat

Surabaya, Semkakin adanya ketegangan dari tim sukses pendukung kedua Capres dan Cawapres Prabowo Subianto -  Hattarajasa maupun Joko Widodo – Jusuf Kalla, dengan menklain bahwa dirinya sebagai Presiden pilihan rakyat karena memenangkan di Pilpres sebagai suara terbanyak.

Akhirnya dengan ketegangan ini, Capres Prabowo Subianto minta kepada tim pendukung Merah Putih , Relawan maupun masyarakat pendukung lainnya supaya menahan diri agar tidak terjadi gesekan atau masalah yang tidak di inginkan, hal ini juga serupa yang di sampaikan Capres Joko Widodo baru – baru ini di berbagai media elektronik maupun media masa.

Menurut Ketua LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daera ( PKA – PPD ) juga selaku Ketua Kordinator untuk seluruh Wilayah Indonesia Lahane Aziz melansir dari hasil laporan KPU Luar Negeri ( Arab Saudi ) melalui media elektronik, bahwa pasangan Capres Prabowo – Hatta unggul suaranya 70 % dan Capres Jokowi – Kalla Cuma 30% suaranya.

Sementara hasil survey LSM.PKA-PPD, untuk Wilayah Indonesia Timur khususnya seluruh Sulawesi, suara Capres Prabowo – Hatta unggul  60% sedangkan Capres Jokowi  - Kalla hanya 40% suara, kemudian untuk Ambon dan Papua 67 % menang suara Capres Prabowo – Hatta dan Capres Jokowi – Kalla hanya 33% mendapat suara, serta untuk Wilayah Gorontalo dan Ternate 58% suara dimenangkan Capres Prabowo – Hatta, sedangkan Capres Jokowi – Kalla dapat 42% suara, dan seluruh Kalimantan, NTT suara Capres Prabowo – Hatta mencapai 56% sisanya 44% suara milik Capres Jokowi – Kalla.

Jadi kalau dilihat dari hasil rekapitulasi suara luar negeri ( Arab Saudi ) 70% belum suara dari luar negeri lainnya di tambah suara pemenang rata - seluruh Indonesia Timur dan Kalimantan antara 10% - sampai 15% suara dimenangkan Capres Prabowo – Hatta.

Maka dari hasil rekapitulasi suara yang dilaporkan Relawan kami, Ketua LSM.PKA – PPD Kordinator seluruh Wilayah Negara Kesatuan Repoblik Indonesia ( NKRI ) Lahane Aziz sudah dapat memastikan dengan jelas Capres Prabowo – Hatta, sebagai Presiden – RI tahun 2014 – 2019 yang mencintai rakyatnya.

Lebih dari 22.000 Orang Dukung Petisi Cabut Izin TVOne

Jakarta - Pemberitaan stasiun televisi nasional TVOne dianggap melakukan pembohongan publik lewat pemberitaannya selama masa pemilihan presiden (pilpres) sehingga memicu dibuatnya petisi untuk menuntut pencabutan izin siaran televisi milik Aburizal Bakrie itu.

Petisi www.change.org/CabutIzinTVOne diinisiasi oleh seorang pemuda asal Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya, telah mendulang dukungan lebih dari 22.000 suara hanya dalam tempo dua hari.

"Seruan ini kami lakukan sebagai tanggung jawab warga negara untuk mendapatkan informasi yang sehat dan benar. Untuk itu, kami menyerukan mencabut izin penyiaran TV One karena televisi yang menggunakan frekuensi berjaringan itu terbukti secara sistematis, terencana, sporadis, dan cukup lama menyebarkan kabar bohong, propaganda, dan fitnah yang bisa mengarah kepada perpecahan nasional," kata Kemal dalam petisinya.

Kemal sebenarnya tidak mempermasalahkan preferensi politik setiap lembaga penyiaran. Namun, ia menganggap pemihakan itu tidak boleh melanggar etika dan prinsip demokrasi penyiaran yang telah diatur didalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Undang-undang Pokok Pers, UU No. 32 tentang Penyiaran, UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, PP No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia.

Menurut Kemal, lembaga penyiaran apapun harus tunduk dan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara adil, merata, dan seimbang.

 Dia mengatakan, setiap lembaga penyiaran harus memiliki tujuan penyampaian pendapat secara sehat dan demokratis, mengedukasi, memelihara kemajemukan bangsa, dan menjaga integrasi bangsa.

“Apa yang dilakukan TV One bukan saja melanggar ketentuan penyiaran, tapi juga penistaan pada prinsip utama pemilu seperti memberikan kabar bohong tentang survei Gallup, membangun opini meresahkan tentang bahaya komunisme yang mendiskreditkan salah seorang kandidat presiden Joko Widodo,” tandasnya.

"Melakukan kampanye kepada pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa pada hari tenang 6-8 Juli 2014, menyiarkan hasil hitung cepat dari lembaga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas metodologisnya, dan menyembunyikan hasil survei yang berbeda dengan preferensi politik TVOne."

Dian Paramita, warga Yogyakarta yang juga ikut membuat petisi untuk TVOne, mengatakan di negara demokrasi, penyebaran berita atau informasi sangat penting untuk kebutuhan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Dalam prosesnya, masyarakat memiliki kebebasan memperoleh berita atau informasi yang benar dan berhak menyampaikan pendapatnya.

Pihak media massa juga memilki kebebasan mencari dan menyebarkan berita atau informasi. Namun, karena sebuah media massa memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat, maka media massa wajib bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya sesuai peraturan undang-undang.

“Akan tetapi, sebagai media massa yang menyebarkan berita menggunakan frekuensi milik rakyat, TVOne telah menyebarkan beberapa berita yang tak akurat dan cenderung misleading," katanya.

Dua petisi tersebut ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera menindak lembaga penyiaran yang dianggap sudah menyalahi peraturan perundang-undangan tentang lembaga penyiaran.

Sebagai open platform, Change.org menjadi sebuah wadah bagi para penggunanya untuk menyampaikan aspirasinya melalui media sosial.

Forum Rektor Indonesia Tolak Pernyataan Burhanuddin Muhtadi
Sabtu, 12 Juli 2014

Burhanuddin Muhtadi

RMOL. Pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yang mengatakan jika bukan Jokowi keluar sebagai pemenang Pilpres maka KPU salah hitung, semakin meyakinkan masyarakat akan keberpihakan lembaga survei dalam metode kuantitatif riset.

Demikian disampaikan Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Laode M  Kamaluddin, dalam pernyataan kepada wartawan, Sabtu (12/7). Laode menilai pernyataan tersebut mengandung aroma keberpihakan yang di dalam metode quantitative riset dikatagorikan bias statement dari pelaku peneliti.

"Padahal  yang menjadi syarat untuk menjadi peneliti harus objektif dengan data real dan opini pelaku peneliti tidak boleh dijadikan opini. Oleh karena itu pernyataan tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan kaidah statistik yang dianut dunia akademis," papar Laode

Karena itu, menurut Laode, sebaiknya media massa melakukan diskualifikasi kepada lembaga seperti demikian dan sekaligus pelakunya.

"Karena empat hari terakhir ini lembaga-lembaga survei sudah menurunkan martabatnya sendiri, maka sebaiknya media massa berpaling pada data real count," demikian Laode.

Dua malam lalu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yakin benar dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya untuk Pilpres. Indikator menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 52,95 persen, sementara Prabowo-Hatta hanya mendapat 47,05 persen.

Terlebih, lanjut dia, banyak lembaga survei mainstream lain yang juga menunjukkan hasil serupa.

"Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah," kata Burhan.

Burhanudin Muhtadi Bisa Picu Konflik Horizontal

Rico Afrido Simanjuntak

Jum'at,  11 Juli 2014 

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menggunakan hak suara bersama istrinya. (Sindophoto)

Jakarta - Pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi dianggap bisa memicu konflik horizontal. Burhanudin menyatakan, jika hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbeda dengan hasil quick count lembaga survei miliknya, maka hal itu adalah sebuah kesalahan.

Menurut Burhanudin, quick count lembaga survei Indikator dan lembaga survei lain yang memenangkan pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), sudah melakukan survei dengan benar.

"Pendapat Burhanudin bisa jadi blunder dan memercikkan api konflik horizontal," ujar Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Jumat (11/7/2014).

Bukan tempatnya Burhanudin menyampaikan pendapat demikian. Karena KPU adalah lembaga independen. KPU tidak boleh disalahkan atau diintervensi oleh siapapun, jika hasil real count berbeda dengan hasil quick count versi lembaga Burhanudin maupun lembaga survei lainnya yang memenangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

"KPU sebagai penyelenggara pemilu harus kita awasi, saya sepakat. Namun kalau kemudian menyalahkan data real qount KPU dibandingkan dengan quick count, menurut saya bisa membuat suasana semakin keruh," katanya.

Indikator atau lembaga survei yang dipimpin Burhanudin merupakan salah satu lembaga survei rujukan pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK.

Berdasar quick count lembaga rujukan pasangan nomor dua itu, mereka memenangkan pasangan Jokowi-JK dengan perolehan 52,95 persen. Sementara pasangan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya memperoleh 47,05 persen.